Suasana di jalan KH Mas Mansyur, sekitar pasar Tanah Abang yang penuh dengan para pedagang kaki lima, (15/7). Pemprov DKI Jakarta telah menempatkan para PKL di Pasar Tanah Abang di Blok G tetapi mereka lebih memilih berdagang di badan jalan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Dibangun oleh saudagar Justinus Vinck pada 1735, Pasar Tanah Abang menjadi pusat bisnis retail yang konon terbesar di Asia Tenggara. Ketika memperoleh izin dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Abraham Patram, pada 30 Agustus 1735, Vinck menjadikan kawasan itu sebagai tempat pemasaran tekstil dan barang kelontong.
Majalah Tempo edisi Senin, 19 Agustus 2013, mengulas soal dinamika di Tanah Abang ini. Karena perdagangan terus berkembang, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memutuskan membangun empat blok di lokasi yang sama pada 1973.
Sementara bisnis berputar dengan omzet besar di dalam, "bisnis" lain berputar di luar bangunan pasar, tempat ribuan pedagang kaki lima berjualan hingga badan jalan. Untuk bertahan, mereka membayar aneka pungutan liar. (Lihat juga: Aneka Pungutan di Tenabang) Menurut Kepolisian Daerah Metro Jaya, ada lima modus pemungutan liar.
1. Jatah timer Pungutan Rp 500-1.000 kepada setiap angkutan umum yang melintas di kawasan Tanah Abang. Satu kelompok pemungut memperoleh Rp 1 juta setengah hari.
2. "Upeti" pemilik lapak Para pemilik lapak di lokasi strategis diwajibkan menyetor uang setiap bulan. Upeti seluruh pedagang terkumpul Rp 30 juta.
3. Parkir liar Preman mematok tarif parkir, dari yang lazim Rp 2.000 menjadi Rp 10.000 per jam.
4. "Jalan tol" Setiap mobil yang lewat mesti membayar untuk memperoleh layanan “jalan cepat”. Jika tidak membayar, cat mobil akan dibaret.
5. Jasa pengamanan pedagang Preman di Tanah Abang punya wilayah masing-masing, dan memungut uang pengamanan di situ. Selengkapnya, baca Majalah Tempo.
