TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo mengakui pungutan liar alias pungli masih marak di lembaga-lembaga pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya untuk menanggapi temuan Ombudsman tentang pungutan liar di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, termasuk di Jakarta.
"Jadi, kami harus memperbaiki dan membangun sistem," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2013.
Namun, Jokowi belum mau berkomentar lebih banyak soal pungutan liar yang juga terdapat di Jakarta. Begitu juga mengenai sanksi kepada pegawai pemerintah yang terlibat dalam meminta pungutan liar itu. "Laporannya belum sampai ke meja saya, jadi saya tidak mau banyak berkomentar," ujar Jokowi.
Hasil investigasi Ombudsman menemukan adanya pungutan liar dalam pengurusan dokumen lingkungan. Pungli itu berasal dari tak adanya standar pelayanan yang pasti di BPLHD. Di wilayah administrasi Jakarta Selatan, pengurusan UKL-UPL dikenai biaya Rp 25 juta, yaitu pada masa kepemimpinan lama.
Di Kota Administrasi Jakarta Timur, BPLHD tingkat kota menyarankan perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan tertentu dengan biaya Rp 25-30 juta.
Jokowi mengaku belum menerima laporan resmi soal pungutan liar di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Oleh sebab itu, dia belum mau mengatakan sanksi kepada oknum di BPLHD. "Laporan resminya belum sampai di meja saya," Jokowi menegaskan.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat:
Lurah Lenteng Agung | Pilkada Jatim | Konvensi Partai Demokrat
Berita Terkait
Bupati Tangerang Bakal Mutasi Pegawainya
Ahok Akui Ada Pungli di Badan Lingkungan Hidup
Perluasan Bandara Soekarno Hatta Terganjal
Berita terkait
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
8 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
8 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
10 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
11 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga
12 jam lalu
Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak
Baca SelengkapnyaHardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini
12 jam lalu
Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?
Baca SelengkapnyaHarga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani
12 jam lalu
Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah
13 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca SelengkapnyaKaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah
13 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.
Baca SelengkapnyaTimnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah
14 jam lalu
Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.
Baca Selengkapnya