TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah serius melaksanakan rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa di lokasi Taman Hiburan Rakyat Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat. Saat ini, pemerintah mulai mengkaji rencana pembangunan di sana.
"PT Jakarta Propertindo dan Dinas Perumahan sudah kami minta untuk mulai mengkaji," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 6 September 2013. Menurut dia, Gubernur Joko Widodo juga akan melihat lokasi THR Lokasari. "Nanti akan dikombinasikan hasilnya."
Namun, dia mengakui bahwa rencana pembangunan itu masih terbentur kontrak kerja sama dengan pihak swasta. Oleh sebab itu, tak seluruh lahan bisa dibangun menjadi rumah susun sederhana sewa. "Kontraknya masih sampai 2027. Ternyata, pada 2007 itu kerja samanya diperpanjang sampai 20 tahun," kata Basuki.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola THR Lokasari, Raya Siahaan, menyatakan kawasan tersebut memiliki aset seluas 5,4 hektare sesuai dengan Hak Penggunaan Lahan No 1 Kelurahan Tangki, Jakarta Barat. Dari lahan seluas itu, DKI memiliki aset sekitar 2,4 hektare atau 44 persen.
"Sedangkan sisanya dikuasai oleh pihak ketiga," kata Siahaan ketika dihubungi Kamis, 29 Agustus 2013. Pihak ketiga itu, antara lain, PT Gemini Sinar Perkasa seluas 5.000 meter persegi dan PT Tenang Jaya seluas 1,5 hektare.
ANGGRITA DESYANI
Berita terkait
Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen
5 hari lalu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development
5 hari lalu
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
21 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka
23 hari lalu
Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
57 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaTerkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah
27 Februari 2024
IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaAlasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa
28 Januari 2024
Warga eks Kampung Bayam kelompok Furkon menyatakan sudah buat kesepakatan tarif sewa di HPPO JIS Rp 600 ribu per bulan.
Baca SelengkapnyaWarga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok
27 Januari 2024
Warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam kelompok tani binaan maupun PWKB sepakat menolak solusi dari Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Siapkan Rusun di Nagrak, Pasar Rumput, dan Tanah Pasir untuk Warga Eks Kampung Bayam
26 Januari 2024
Solusi itu, kata Heru Budi, muncul setelah pihaknya mendengar aspirasi baik masyarakat maupun PT Jakarta Propertindo selaku pemilik bangunan.
Baca Selengkapnya