Joko Widodo disambut warga saat mengunjungi kios Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta (2/9). Para pedagang kaki lima hasil relokasi ini sudah mulai berdagang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan mulai mendekati sejumlah advokat untuk memperkuat biro hukum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Menurut dia, selama ini biro hukum masih dianggap lemah sehingga kesulitan melindungi sejumlah aset pemerintah.
"Kami ada beberapa kerjasama dengan advokat untuk memperkuat lembaga hukum Pemprov DKI Jakarta. Tapi nama pengacaranya siapa saja, saya enggak hapal," ujar Jokowi di depan lokasi Rakernas III PDIP, Econvention, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 7 September 2013.
Sejumlah masalah hukum dan gugatan masyarakat terus mengalir ke biro hukum Pemprov DKI, mulai dari sengketa bekas Kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan Yayasan Sawerigading, sengketa di Meruya Barat dengan PT Portanigra, hingga masalah tanah Waduk Ria Rio dengan ahli waris Adam Malik
Salah satu catatan buruk bagi biro hukum Pemprov DKI Jakarta adalah ketika mereka gagal mempertahankan lahan seluas 8.700 dan 1.700 meter persegi di Thamrin milik Bank DKI. Aset yang sejatinya dipinjamkan kepada PT Bumi Perkasa Propertindo itu justru menjadi milik Bumi Perkasa. Alhasil, kemampuan biro hukum Pemprov dipertanyakan.
Meski Jokowi tengah berupaya memperkuat biro hukum, dia mengingatkan bahwa menang atau kalah adalah wajar. Dia bisa memaklumi jika kalah karena problem yang ditangani juga berlimpah. "Karena problemnya banyak, ada yang kalah dan menang, itu biasa," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Abdul Azis, mengatakan, gugatan hukum dan sengketa terhadap Pemprov DKI tidak terlepas dari buruknya kinerja Biro Hukum DKI. "Saya kira sengketa tidak akan habis kalau kinerja Biro Hukum terus seperti ini. Sepanjang yang saya tahu, hampir belum ada sengketa, terutama tanah, yang dimenangkan Pemprov DKI," ujar politikus PPP ini di Jakarta, dua hari lalu.
