Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak khawatir invansi mobil murah di Jakarta. Menurut dia, keberadaan mobil murah bisa diminimalisasi efek ledakannya dengan penerapan zonasi parkir, ganjil-genap, dan electronic road pricing (ERP). Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo menyebutkan kehadiran mobil murah akan menambah macet Jakarta. (Baca: Jokowi: Mobil Murah Bikin Jakarta Tambah Macet)
"Coba nanti kalau zonasi parkir sudah diterapkan, toh, mereka yang punya mobil pasti pikir-pikir," kata Basuki di Balai Kota pada Rabu, 11 September 2013. Alasannya, tarif parkir di pusat kota bakal lebih mahal daripada di pinggiran, sehingga warga dipaksa naik angkutan umum.
Pria yang akrab disapa Ahok ini juga memastikan bahwa penerapan ganjil-genap akan segera dijalankan setelah program 1.000 bus berjalan. Menurut dia, akhir tahun ini akan ada 400 bus sedang reguler datang. Pengelolaannya sementara akan dijalankan di bawah Badan Layanan Umum Transjakarta sampai hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta selesai.
Setelah bus tersebut datang, DKI tinggal mematangkan ganjil-genap. "Bagaimana bisa menjalankan penerapan ganjil-genap jika tidak ada infrastruktur penunjang?" ujarnya. Untuk itu, Basuki ingin fokus pada pengadaan bus terlebih dahulu.
Untuk program ERP akan dijalankan berjenjang setelah ganjil-genap. Tapi Basuki menegaskan bahwa ERP sebentar lagi masuk ke dalam lelang investasi untuk memilih operator pelaksanaan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran pengadaan.
Namun, untuk menerapkan jalan berbayar ini, DKI Jakarta masih harus menunggu peraturan pemerintah dari Kementerian Keuangan untuk mengatur masalah pengadaan alat, tarif, dan hal-hal terkait ERP lainnya. Peraturan pemerintah ini merupakan penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
