Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan pengarahan kepada sejumlah pengendara yang ingin parkir di sepanjang Jalan depan Pasar Gembrong, Perumpung, Jakarta Timur, (13/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih mendekati beberapa badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah yang mau berinvestasi pada proyek sistem jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP). "Saat ini baru Bank BRI dan Bank Mandiri yang tertarik," kata Ahok --sapaan akrabnya-- di The Energy Building, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 September 2013.
Ahok menuturkan Pemprov DKI masih memberikan kesempatan kepada BUMN dan BUMD yang ingin berinvestasi pada proyek sistem bayar berjalan ini. Pemerintah DKI menggelar semacam beauty contest. “Masih ada lelang. Siapa yang bisa kasih fee-nya lebih murah, teknologinya lebih baik dan tidak ada kecurangan," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Pembangunan sistem jalan berbayar ini, kata Ahok, akan lebih condong diserahkan ke BUMN atau BUMD karena keuntungannya akan masuk kas negara. Bank dipilih lantaran swasta tak tertarik. “Karena kurang menguntungkan, belum jelas barangnya juga," kata dia.
Ahok, pada Jumat lalu, mengungkapkan kendala utama proyek ERP bukan aturan tentang jalan berbayar. DKI mengharapkan proyek itu berjalan tanpa anggaran daerah.
Pemerintah pusat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah merekomendasi tata cara pelaksanaan lelang investasi tersebut. Perubahan aturan mengenai jalan berbayar non-tol di dalam kota dianggap tak menjadi masalah. "Itu sudah ada aturannya," kata dia.
