Pedagang Datangi Lagi Istana Negara ,Tolak Pembongkaran

Reporter

Editor

Kamis, 25 November 2004 11:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 2000 an pedagang Pasar Tanah Abang kembali mendatangi Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis (25/11) untuk menuntut agar menolak dilakukannya pembongkaran Blok B, C, D dan E Pasar Tanah Abang. Menurut Murni Z, Ketua Persatuan Pasar Tanah Abang sebenarnya pedagang Pasar Tanah Abang sudah menyerahkan masalah ini kepada DPRD Jakarta. Dan DPRD pun telah membentuk Panitia Khusus yang meminta agar Gubernur Sutiyoso melakukan penundaan pembongkaran sampai Pansus DPRD selesai bekerja dalam penyelesaian kasus ini, "Tetapi kemarin Gubernur Sutiyoso mengatakan, tetap melakukan pembongkaran," kata Murni. DPRD sendiri hari ini dikabarkan sedang bersidang. Selain itu, menurut Murni, PD Pasar Jaya juga sudah meminta ijin untuk membuat penampungan di bekas lokasi pedagang kaki lima Jalan Raya Kebon Jati. "Jalan tersebut ditutup seng berarti ada pembongkaran," kata Murni. Selain itu, ditutupnya jalan Kebon Jati yang merupakan akses menuju Pasar Tanah Abang membuat calon pembeli merasa tidak aman dan nyaman untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang. "Kami merasa diombang-ambingkan," kata Murni. Menurut Sofyan, Perwakilan Pedagang Pasar Tanah Abang, Gubernur Sutiyoso selalu berubah-ubah dalam mengajukan alasan dilakukannya pembongkaran Pasar Tanah Abang. Menurut Sofyan, semula Sutiyoso mengajukan alasan bahwa bangunan Blok B,C,D dan E tidak kuat. Tapi, kata Sofyan malah ada penambahan bangunan di Blok tersebut. "Sekarang alasannya karena mekanik elektrik, padahal listrik dan PBB tidak pernah telat dibayar,"ujarnya. Saat ini Perwakilan pedagang Pasar Tanah Abang sedang menunggu untuk diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyo yang sedang menerima tamu dari negara lain. Belum jelas apakah perwakilan pedagang akan diterima Presiden atau tidak. Rencananya para pedagang akan menuju DPRD Jakarta untuk memberi dorongan agar Pansus DPRD kembali bekerja untuk memperjuangkan aspirasi pedagang Pasar Tanah Abang. Saat ini, 2000 an pedagang tersebut tidak berdagang. Namun jumlah ini lebih sedikit daripada demo yang pertama pada awal Agustus lalu, dikarenakan banyak pedagang yang masih libur, mereka terdiri dari berbagai etnis diantaranya India, Cina, Batak, Jawa dan Sumatera. Mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan pembongkaran Blok B,C,D dan E adalah pengusuran terbesar pedagang lemah yang telah membesarkan Tanah Abang turun menurun. Spanduk yang lain yaitu, seluruh etnis yang ada di Pasar Tanah Abang bersatu padu menentang pembongkaran. Seorang anggota DPRD DKI, mendapatkan nama pengusaha berinisial EY, yang berencana membangun kembali Blok B,C, D dan E. Pengusaha tersebut pernah masuk dalam tahanan selama 20 hari karena membawa kabur dana sebuah Yayasan sosial Rp 400 juta. Anggota komisi E tersebut kini sedang menelusuri pengusaha yang akan membangun kembali blok di Pasar Tanah Abang, dan memcari tahu hubungannya dengan Gubernur Sutiyoso, yang tampak ngotot dan memaksakan pembangunan pasar tersebut.Badriah

Berita terkait

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

15 jam lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

1 hari lalu

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

8 hari lalu

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

8 hari lalu

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

28 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

31 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

40 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

40 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya