Warga Kolonodale Minta DPR Realisasikan Pemekaran

Reporter

Editor

Selasa, 30 November 2004 21:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak dua ratus warga Kolonodale, Labuha mendatangi Gedung DPR untuk mendesak para wakil rakyat segera menindaklanjuti kebijakan pemekaran Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (30/11). Warga Kolonodale tersebut rencana melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR selama tiga hari. Menurut koordinator aksi Feri Sihombo, pembentukan kabupaten baru di Labuha telah memenuhi persyaratan. Dia menyebutkan jumlah penduduk di sana sekarang mencapai 200 ribu orang yang tersebar di 13 kecamatan."Padahal syarat minimal suatu daerah dapat menjadi kabupaten adalah berpenduduk 100 ribu dengan lima kecamatan," kata Feri. Luas wilayah daerah itu bahkan lebih luas dari Propinsi Gorontalo. "Jadi percepatan pemekaran sangat diperlukan untuk mempermudah birokrasi dan administrasi warga," lanjutnya. Menurut Feri saat ini usulan rancangan undang-undang pemekaran kabupaten ini sudah ada yaitu R.U.02/2492/DPR-RI/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang pembentukan delapan daerah otonom. Diantaranya pemekaran Kabupaten Labuha dari Kabupaten Morowali, Sulteng. "Kami menuntut RUU itu segera ditindaklanjuti," kata Feri.Usaha-usaha warga tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Antara lain dengan menyurati Akbar Tanjung yang waktu itu masih sebagai Ketua DPR. Sekarang warga menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti aspirasi warga Kolonodale. Masih menurut Feri, usaha percepatan pemekaran ini didukung oleh 12 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada. (asep)

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya