TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013, Betti Alisjahbana, mengatakan pemberian penghargaan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok tak hanya dinilai saat dia menduduki jabatan eksekutif. Pria asal Belitung Timur itu dinilai konsisten dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur sampai menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Dia konsisten secara sistemik melawan KKN," kata Betti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2013.

Menurut Betti, ketika menjabat Bupati Belitung Timur, Ahok berhasil menerapkan jaminan sosial di luar pensiun. Di bidang kesehatan, dia menjalin kerja sama dengan PT Askes untuk memberi layanan gratis pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya sekolah dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi dihapus. Jalan-jalan diaspal sampai ke pelosok.

"Ia bahkan memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20 persen," kata Betti. "Kelebihan dana itu kemudian dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat."

Ketika menjadi anggota DPR (2009-2014) dari Partai Golkar, kata Betti, Ahok disebut sebagai pelopor membuat laporan melalui website www.ahok.org. Ahok juga mendesak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara membuat peraturan untuk memeriksa kekayaan semua pejabat negara, termasuk anggota DPR. "Dialah yang mengungkap adanya anggaran uang pulsa anggota DPR sebesar Rp 144 juta per bulan yang tak jelas pelaporannya," kata Betti.

Atas prestasinya itu, Ahok sempat masuk 10 tokoh yang mengubah Indonesia pada 2006 oleh majalah Tempo. Setahun kemudian, Ahok dinobatkan sebagai Tokoh Antikorupsi oleh Kamar Dagang Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. "Bersih, transparan, dan profesional adalah sikap yang dipegang Ahok ketika terjun ke politik," kata Betti.

Setahun menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, kata Betti, Ahok secara rutin melaporkan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur melalui website resmi pemerintah. Rekaman video rapat-rapat anggaran juga diunggah lewat YouTube.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini juga telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menciptakan transaksi keuangan yang transparan. Transaksi yang memakai uang negara harus lewat bank atau noncash transaction agar aliran dananya gampang dilacak. "Sistem itu dapat menutup celah KKN di pemerintah DKI," kata Betti.

Pengurus Bung Hatta Award, Teten Masduki, menilai figur seperti Ahok memberi harapan bahwa masih ada orang-orang yang tak bisa dibeli. Teten berharap figur seperti Ahok bisa ditiru oleh banyak orang, terutama pemimpin daerah. "Pemberantasan korupsi idealnya dimulai dari orang-orang yang punya political will dari atas," kata Teten.

KHAIRUL ANAM

Beita Terkait

Jokowi Minus di Peran Serta Masyarakat
Jokowi: Lihat Saja Nanti Siapa yang Disembelih
Kampung Rambutan Masuk Wilayah Mana Pak Jokowi?
Ahok: Ada Camat-Lurah Nakal Sikat Saja
Ahok: 60 Persen Camat-Lurah Kurang Memuaskan