Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
TEMPO.CO, Jakarta - Forum buruh DKI Jakarta akan kembali menggelar aksi demo besar-besaran dalam rangka menuntut kenaikan upah buruh sebesar Rp 3,7 juta di depan kantor Gubernur dan DPRD DKI Jakarta hari ini. Dalam agenda aksi pada Selasa, 29 Oktober 2013, forum juga berencana bernegosiasi dengan pihak Gubernur DKI Joko Widodo.
“Hari ini aksi prakondisi mogok nasional akan dilakukan di kantor Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Kami menuntut komitmen Wakil Gubernur untuk merealisasikan tuntutan buruh kenaikan upah sebesar Rp 3,7 juta. Ini sesuai dengan janji Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) bahwa upah layak di DKI Jakarta adalah Rp 4 juta,” ujar Ketua Forum Buruh DKI, Muhamad Toha, dalam siaran persnya, Selasa, 29 Oktober 2013.
Namun, kata Toha, bila tuntutan buruh ini dianggap berat, pihaknya siap bernegosiasi dengan dasar komponen standar kebutuhan hidup layak (KHL) Rp 2.767.320. KHL tersebut masih ditambah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Menurut Toha, aksi ini juga dilangsungkan di daerah-daerah lain, seperti Bekasi, Purwakarta, dan Jember.
Gubernur Joko Widodo telah memberikan tanggapan dengan mengatakan buruh rasional dalam menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Saat ini UMP DKI besarannya Rp 2,2 juta, sementara buruh menuntut upah tahun depan menjadi Rp 3,7 juta.
Meski begitu, Jokowi mengaku menyerahkan urusan KHL ke Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada unsur buruh dan pengusaha. KHL inilah yang menjadi penentuan UMP. Dewan Pengupahan sudah memutuskan KHL 2013 sebesar Rp 2,299 juta, naik dari tahun lalu sebesar Rp 1,9 juta.
