Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta--Provinsi DKI Jakarta berencana membuat sistem penilaian individu untuk meningkatkan kinerja pegawai Ibu Kota. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sistem penilaian itu bisa membuat tunjangan kinerja daerah bagi setiap pegawai, sesuai dengan prestasi kerja mereka.
"Misalnya, lurah dan stafnya bisa dapat tambahan pendapatan kalau di daerahnya tidak ada busung lapar, genangan air, atau sampah," ujar Basuki di Balai Kota, Rabu, 30 Oktober 2013.
Mereka nantinya harus mengisi daftar pekerjaan dan hasil kerja yang sudah dicapai. "Tetapi sepertinya tahun ini belum siap, mungkin baru bisa diterapkan 2015," katanya.
Oleh sebab itu, Pemerintah ingin bisa mengefisienkan penggunaan anggaran dan menekan kebocoran. Jadi hasilnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan pegawai. "Kami ingin orang iri dengan gaji PNS DKI yang lebih besar dari pegawai swasta," kata Ahok.
Menurut dia, manusia memang selalu ingin kaya dan mendapat harta lebih banyak. "Tetapi harus dapat dengan cara yang benar, jangan lupa bayar pajak," katanya.
Oleh sebab itu, dia meminta agar pegawai Jakarta jangan takut melaporkan oknum yang mengajak menyelewengkan anggaran. "Laporkan saja, saya tahu kok siapa yang main dan yang tidak, bisa dicari datanya," ujar Basuki.
Dia juga meminta agar pegawai DKI tak usah takut dengan oknum dari DPRD. Pengalaman menjadi anggota badan legislatif selama bertahun-tahun membuatnya memahami negosiasi oknum-oknum DPRD. Apalagi jika diiming-imingi keuntungan. "Kembali lagi ke diri sendiri, isi satu dunia juga tidak akan pernah membuat kita puas, makanya supervisi menjadi penting, untuk mencegah hal seperti itu terjadi," katanya.
