Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjawab pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyerahkan soal kemacetan Ibu Kota ke dirinya. Menurut Jokowi, justru pemerintah pusatlah yang tak mendukung kebijakan pengentasan kemacetan. Dia kembali mengungkap program mobil murah yang telah diteken SBY.
Menurut Jokowi, secara umum sebenarnya pemerintah pusat sudah mendukung program DKI Jakarta di sektor kemacetan. "Tetapi kalau mobil murah itu beda lagi, pengecualian," katanya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2013.
Mobil murah itu kini sudah mulai masuk ke jalan-jalan Ibu Kota. Sejumlah produsen mobil, seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda, ikut memproduksi mobil yang dibebaskan dari pajak penjualan atas barang mewah. Gubernur yakin, hadirnya mobil-mobil murah itu akan membuat Jakarta semakin macet.
Di sisi lain, Gubernur DKI yang akrab disapa Jokowi itu mengaku cukup terbantu dengan dukungan pemerintah pusat di bidang transportasi. Contohnya, rencana membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek. "Seharusnya, pemerintah pusat memang bersinergi dengan pemerintah daerah," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan parah di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo. SBY menyampaikan hal itu setelah mendapat sindiran dari pimpinan negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. (Baca:Jakarta Macet, SBY Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi)
