Jokowi Diberitakan Positif, Awal Popularitas di Sosmed
TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengaudit penggunaan dana Corporate Social Responsibility di Ibu Kota. Tujuannya, supaya semua penggunaan dananya jelas.
"Biar dibuka semua, supaya masyarakat tahu dengan jelas," kata Jokowi saat meninjau pusat pembibitan milik Dinas Pertanian dan Perikanan di Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November 2013.
Dengan begitu, masyarakat akan tahu barang apa saja yang sudah disumbangkan melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk fasilitas untuk rusunawa dan taman kota. Menurut Jokowi, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses audit ke institusi tersebut. "Terserah apakah mau dirupiahkan atau bagaimana, nama-nama pemberinya juga akan dibuka," ujar Jokowi.
Sejumlah proyek di Jakarta memang dilakukan dengan dana CSR. Contohnya, pemberian fasilitas untuk penghuni rumah susun sederhana sewa, perbaikan taman, hingga percontohan kampung deret di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengapresiasi langkah tersebut. "Bagus kalau mau diaudit, Namun dia tetap mengkritik penggunaan anggaran CSR melalui pemerintah. Menurut Uchok, seharusnya dana CSR diberikan langsung ke masyarakat. "Pemerintah hanya mengawasi, kalau ini kan terbalik," kata dia.
