TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menyatakan, teknologi e-budgeting akan mampu menekan praktek penyelewengan anggaran bagi birokrat di Pemprov DKI yang memiliki mental proyek. "Dulu itu tender semua," kata Ahok saat ditemui di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rabu, 20 November 2013.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, penyelewengan anggaran masih marak dengan menggunakan sistem anggaran konvensional. Menurut Ahok, penyelewengan tersebut terjadi dengan munculnya anggaran-anggaran siluman yang sebelumnya tidak ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan.

Ahok mengatakan, e-budgeting akan segera diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Kami tidak ingin setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahas APBD, baru olah e-budgeting," kata Ahok. Ahok mengatakan, penerapan e-budgeting akan segera dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disetujui.

Nantinya, kata Ahok, untuk pengadaan proyek yang sebelumnya tidak ada di APBD, seperti perbaikan jalan berlubang, akan diakomodasi melalui e-katalog. "Yang setiap tahun rusak itu karena selalu tender untuk pengadaannya," kata Ahok.

Selama ini, menurut Ahok, perbaikan jalan berlubang harus diulang setiap tahun karena proses perbaikan yang lama. "Kalau tidak ada dana, tunggu anggaran tahun depan," kata Ahok.

Nantinya, menurut Ahok, produsen beton dan hotmix akan bergabung dalam e-katalog untuk bisa menyediakan pengadaan untuk perbaikan jalan tanpa tender. "Perhitungan harga satuan pengadaan adalah per volume," kata Ahok.

Ahok mengatakan, penghematan yang bisa dilakukan melalui e-budgeting cukup besar dan sisi pengawasannya akan lebih ketat. "Alat tulis saja bisa hemat hingga Rp 1 triliun," kata Ahok.

Menurut Ahok, sistem e-budgeting yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta sama dengan yang sudah digunakan di Surabaya. "Kita tidak mau risiko kalau harus ada yang baru," kata Ahok. Untuk besaran anggaran, Ahok mengatakan, nilai investasi dalam e-budgeting tidak terlalu besar. "Pasti di bawah Rp 200 juta," kata Ahok.

ISMI DAMAYANTI