TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PPP DPRD DKI, Maman Firmansyah, mengatakan RAPBD DKI Jakarta 2014 harus diketuk palu pada pertengahan Januari. "RAPBD 2014 harus diketuk palu pertengahan Januari," kata Maman saat ditemui Tempo di ruang kerjanya di gedung DPRD DKI, Kamis, 9 Januari 2014.

Dia mengatakan, target itu harus dilakukan agar proses pembangunan di Jakarta tidak terganggu. Lebih jauh dia mengaku prihatin atas molornya pengesahan RAPBD 2014 yang semestinya kelar akhir tahun lalu.

Menurut Maman, yang juga Ketua Komisi C DPRD DKI, molornya pengesahan itu harus jadi bahan koreksi. Sebab, pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang dilakukan pemerintah tidak tepat waktu. ABT, kata dia, mestinya diajukan pada Juni, ternyata Pemerintah DKI melakukannya pada Oktober. "Ini jelas berpengaruh pada pembahasan di DPRD," kata dia.

Maman mengakui keterlambatan ini bakal mempengaruhi SKPD dalam menjalankan programnya. Apalagi, meski disahkan pada pertengahan Januari, dia memperkirakan proses lelang anggaran baru bakal dilakukan pada Maret. Sebab, setelah diketuk palu, APBD yang disahkan itu harus diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diteliti. Proses itu memakan waktu kira-kira satu bulan.

Terkait sinyalemen adanya praktek 'bagi-bagi kaveling' atas kemoloran pengesahan RAPBD, Maman berujar singkat, "Saya kira tidak juga. Kalau ada, itu kan pribadi-pribadi. Kalau fraksi tidak mungkin melakukannya."

AMIRULLAH