TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan efek blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya beberapa saat diterapkan oleh perangkat kerja daerah atau bawahannya. Menurut dia, perilaku pegawai negeri sipil (PNS) yang suka terlambat dan tak tepat waktu hingga mangkir dari tugasnya sudah kebiasaan lama.
“Karena memang sudah menahun dan lama, jadi ya begitu. Sepekan saja ada efek blusukan Jokowi, setelah itu kembali ke perilaku biasanya,” kata Agus, saat dihubungi Tempo, Senin, 3 Februari 2014.
Agus menyarankan pemerintah DKI memberikan sanksi keras melalui wali kota sebagai kepala daerah. “Karena tidak mungkin setiap hari Jokowi terus-terusan ngider, nanti dia tidak bisa kerja,” ujarnya. “Jadi, Jokowi harus memberikan ultimatum kepada wali kota agar bawahannya dapat berjalan.”
Menurut dia, tidak ada cara lain selain mengawasi dan memberikan sanksi. “Ya, memang warga kita kalau tidak diawasi tidak kerja, ini tidak ada cara lain. Wali kota harus mengawasi dan memberikan sanksi agar ada efek jera,” kata dia.
Kemarin Senin, 3 Februari 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Jokowi, sapaan akrabnya, yang tiba pada pukul 08.13 WIB hanya menemui beberapa orang petugas. Loket pelayanan yang tampak sepi dari pengunjung, hanya berisi dua-tiga orang petugas.
Jokowi kemudian menuju ruang staf di belakang loket. Lagi-lagi ia mendapati ruang sepi. Lebih banyak kubikel kosong daripada yang terisi petugas. (baca: Kriteria Pelayanan Satu Pintu Menurut Jokowi)
Sebelumnya, pada 18 Oktober 2013, Jokowi juga melakukan sidak ke Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ia mengecek proses pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, di ruang Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Jokowi mendapatkan kursi yang masih kosong dan Kepala Suku Dinas KUMKMP tidak ada di tempat.
