Jokowi Keluhkan Ganti Rugi Waduk Ciawi Kemahalan

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 22 Februari 2014 10:18 WIB

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berkunjung ke kawasan Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara, (21/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan dua waduk di kawasan Ciawi seluas 108 hektare dan 42 hektare. Namun, pembebasan lahan tak terlalu mulus karena warga di sana disebut menginginkan harga sebesar Rp 15 juta per meter persegi.


"Itu tidak logis harga segitu. Kami mau beli tanah sesuai harga NJOP," kata Jokowi di Balai Kota Jumat 21 Februari 2014. Menurut dia, pihaknya sudah memegang kisaran harga untuk pembelian tanah di kawasan tersebut yang sesuai dengan NJOP. "Sudah saya pegang."


Jokowi mencontohkan, tak mungkin pihaknya bisa membayar jika warga menginginkan harga Rp 15 juta, padahal nilai NJOP-nya tidak sebesar itu. "Ya bayar pakai uang apa, misalnya taruhlah harganya 300 ribu, ini jadi 15 juta gimana?" kata dia.


Terkait hal ini, menurut Jokowi, dia akan kembali meminta bantuan Bupati Bogor Rachmat Yasin agar melakukan pendekatan kepada warganya. "Itu urusan pembebasan lahan di sana nanti Pak Bupati Bogor yang urus," kata dia.


Direncanakan, pembangunan fisik waduk ini akan dimulai pada tahun 2015 mendatang. Oleh karena itu, Pemprov DKI dan Pemkab Bogor menargetkan pembebasan lahan di kawasan tersebut bisa selesai tahun ini. Anggaran untuk pembangunan waduk yang ditujukan untuk mengurangi banjir Jakarta ini disebutkan sebesar Rp 1,9 triliun.

NINIS CHAIRUNNISA


Advertising
Advertising

Berita Lain:
PRT Disiksa di Rumah Jenderal, Human Trafficking?
Dua PRT Masih Berada di Rumah Jenderal
Kasus Penganiayaan oleh Istri Jenderal, 12 Saksi Diper
iksa

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya