TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun dua waduk di kawasan Ciawi seluas 108 hektar dan 42 hektar. Namun rencana pembangunan itu menjadi tak mulus karena warga di sana tiba-tiba menginginkan harga sebesar Rp 15 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak di kawasan itu, jauh lebih rendah dari harga yang diajukan warga.

Melambungnya harga tanah di Ciawi Bogor itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih karena permainan spekulan. Jika itu terus dilakukan, Ahok mengatakan pemerintah DKI juga enggan meneruskan proyek pembangunan Waduk Ciawi.

"Kalau susah enggak usah jadi, ngapain taat pada spekulan," kata Ahok, Senin 24 Februari 2014 lalu.

Ahok mengatakan telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Bupati Bogor Rachmat Yasin agar menegoisasikan harga tersebut. Keduanya, kata Ahok, sudah berjanji akan membantu menyelesaikan masalah ini agar lebih cepat.(baca:Jawa Barat Dukung Jokowi Bangun Waduk)

Menurut Ahok, sebenarnya rencana pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi pada 2015 mendatang dilakukan sebagai salah satu solusi pengurangan volume debit air kiriman ke Jakarta dari Bogor. Proyek itu menelan anggaran sekitar Rp1,9 triliun dari APBN pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. DKI sendiri akan melakukan pembebasan lahan tahun ini dengan anggaran Rp1,2 triliun.(baca: Tinggi Waduk Ciawi Tunggu Kajian Geoteknik)

Januari lalu usai bertemu Gubernur Jokowi, Bupati Bogor Rachmat Yassin menyatakan 107 hektar lahan di Ciawi dan 24,8 hektar di Sukamahi yang sudah dibebaskan baru bisa untuk lokasi pembangunan konstruksi waduknya. Sementara, sekitar 275 Kepala Keluarga di dua titik rencana pembangunan waduk masih menjadi kendala sampai saat ini. Lahan milik 275 Kepala Keluarga ini akan dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sistem ganti untung.(baca: Jokowi Keluhkan Ganti Rugi Waduk Ciawi Kemahalan)

Menteri Pekerjaan umum Djoko Kirmanto mengatakan, mahalnya biaya pembahasan lahan tak sesuai dengan peran waduk Ciawi yang menampung air. "Sekali lagi share nya tidak terlalu besar. Jangan sampai yang mempunyai pengaruh tidak besar mengeluarkan dana terlalu besar," katanya.

Meski begitu, Djoko mengharapkan proyek tetap berjalan. Ia tetap berusaha bernegosiasi dengan warga dan pemerintah daerah agar memperoleh harga yang sesuai.

NINIS | ALI HIDAYAT

Berita terpopuler
Timnas U-19, Ini Hasil dan Jadwal Uji Cobanya
Dua Anak Panti Asuhan Samuel Alami Pelecehan
Aturan Jam Cinderella Bikin Risau Warga Bandung
Mengapa Ada Kekerasan di Panti Asuhan Anak Samuel