Warga mengunjungi kereta monorel yang dipamerkan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menegosiasikan pembuatan perjanjian kerja sama baru dengan PT Jakarta Monorail. Menurut dia, pihaknya meneliti benar poin-poin perjanjian kerja sama agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak merugi. "Ini masih dinegosiasikan," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 25 Februari 2014.
Paling tidak, kata Jokowi, ada tiga poin yang masih dinegosiasikan dengan PT Jakarta Monorail, selaku perusahaan pemegang proyek ini. Poin pertama, ujar Jokowi, terkait subsidi dari Pemprov DKI jika dalam sehari penumpang monorel kurang dari 160.000 orang. "Ini yang kami enggak mau lagi," katanya. (Baca: Jokowi: Proyek Jalan Tol Boros Anggaran)
Poin kedua, penggunaan aset-aset berupa properti Pemprov DKI. "Enggak mungkin semua dipropertikan," ujarnya. Pasalnya, tiang-tiang monorel kini berdiri di atas jalur hijau. Menurut dia, perlu kejelasan terkait hal itu. (Baca: Tiga Masalah Monorel Menurut Jokowi )
Poin lain yang masih dibahas, kata Jokowi, adalah soal pemasangan iklan di area monorel. "Kami ingin hitung-hitungan rinci, iklan bisa dipasang di mana, iklannya punya siapa," katanya. Saat ini, menurut dia, tidak jelas iklan yang terpasang di tiang monorel sebenarnya milik siapa.
Proyek monorel telah dimulai sejak 2004. Sejumlah tiang sudah berdiri di sepanjang Jalan H.R. Rasuna Said, tapi kelanjutannya mangkrak mulai 2008. Pada masa kepemimpinan Jokowi, proyek ini diputuskan dilanjutkan. Groundbreaking tanda dimulainya proyek kembali dilakukan pada Oktober 2013. Saat ini, draft perjanjian kerja sama baru sedang dibahas oleh kedua belah pihak.
