TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta membuat survei standar kelayakan hidup di Jakarta untuk beberapa tahun ke depan. Ahok mengatakan acuan survei ini adalah kelayakan hidup standar dari kebutuhan hidup yang layak.

"Jadi tidak hanya ditentukan dari nominal US$ 1 atau US$ 2 dan juga bukan dihitung dari kebutuhan kalori per orang," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 3 Maret 2014. "Tapi untuk dilihat bahwa orang itu layak hidup enggak sih di sini (Jakarta) dengan pendapatannya."

Dengan begitu, kata Ahok, bisa dilihat berapa persen orang Jakarta yang hidupnya berada di bawah garis kelayakan. "Nanti kami pelan-pelan dan juga minta tolong kasih indeks serta kerawanan sosial, terus kami kombinasikan lagi indeks kepuasaan masyarakat terhadap hasil lelang jabatan lurah dan camat."

Ahok menegaskan, Jakarta berbeda dengan daerah lain. Menurut dia, kebutuhan hidup layak orang yang tinggal di Ibu Kota harus terpenuhi seratus persen. Pada 2016, dia melanjutkan, akan digelar sensus ekonomi per sepuluh tahun. Sensus ini terakhir dilakukan pada 2006. Pemerintah DKI, kata Ahok, ingin segera melihat perbandingan hasil dua sensus ekonomi ini demi menciptakan keseimbangan agar penduduk Jakarta dapat hidup sesuai dengan standar kelayakan.

Adapun cara yang akan ditempuh adalah mengombinasikan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "UMKM bisa lumayan menampung dua-tiga orang, dan dari situ nanti bisa dilihat perbandingan jumlah pengusaha di tahun 2006 dan pada tahun 2016 nanti, seperti apa pertumbuhannya dan kami bisa membuat planning-nya," ujarnya.

REZA ADITYA