Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso dihujani pertanyaan oleh awak media usai menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso tidak mau disamakan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Waktu saya memimpin Jakarta keadaannya berbeda dari sekarang, jadi tak bisa disamakan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini di markas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sabtu, 29 Maret 2014.
Menurut Bang Yos, sapaan Sutiyoso waktu memimpin Jakarta, saat ia menjadi gubernur, kas DKI Jakarta hanya Rp 1,5 triliun. "Saat saya tinggalkan ada sekitar Rp 20 triliun. Sekarang Jokowi memulainya dengan Rp 50 triliun, jadi tak bisa disamakan," kata dia menambahkan.
Sutiyoso memimpin Jakarta saat Indonesia memasuki masa transisi sehingga ia merasakan dipimpin oleh lima presiden, yakni Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. "Kapan dong giliran saya jadi presiden?" ujarnya berkelakar.
Sabtu, 29 Maret 2014, Sutiyoso dan Lembaga Bantuan Hukum Purnawirawan menandatangani kontrak politik. Ketua LBH Purnawirawan Anindyo Darmanto mengatakan sekitar 960 ribu kepala keluarga yang tergabung dalam lembaga pimpinannya berjanji mendukung Sutiyoso sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden serta PKPI, partai yang didirikan bekas Panglima Kodam Jaya itu.
Adapun dalam kontrak politik itu Sutiyoso bersama PKPI berjanji memperjuangkan pengkajian ulang terhadap undang-undang sehingga bisa kembali mengaktifkan utusan golongan di MPR RI yang diproses melalui pengangkatan, bukan pemilu, sehingga anggota TNI/Polri yang tidak menggunakan hak pilihnya tetap terwakilkan.
Kemudian Sutiyoso bersama PKPI juga berjanji meningkatkan kesejahteraan anggota TNI/Polri dengan mengembalikan 4,75 persen iuran kesejahteraan yang dipotong selama anggota tersebut berdinas aktif yang tersimpan dalam ASABRI, memenuhi kekurangan rumah dinas prajurit aktif sehingga tidak menggusur purnawirawan, menyesuaikan jumlah dana tunjangan kehormatan veteran dan segera membayarkannya kepada yang belum menerima, dan memperjuangkan perbaikan pelayanan kesehatan bagi para purnawirawan, terutama di rumah sakit TNI/Polri. (Baca: Jokowi Mengaku Didukung Banyak Purnawirawan TNI)
