Jelang Pilkada Wali Kota Depok: PAN dan PPP Buka Peluang Calon Luar Partai

Reporter

Editor

Jumat, 18 Februari 2005 14:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan Juni 2005, Partai Amanat Nasional (PAN) kota Depok belum mengantongi nama yang akan diunggunglkan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kota Depok, Hasbullah Rahmat menyatakan, PAN yang bergabung dengan PPP agar memenuhi syarat 15 persen suara, masih dalam tahap rekruitment calon. “PAN bersama PPP baru saja membentuk tim verifikasi,” katanya saat ditemui Tempo di Depok, Jumat (18/2). Tim itu bertugas menerima dan menyeleksi setiap orang yang melamar sebagai calon walikota atau wakil dengan motor PAN dan PPP. Lowongan itu, menurutnya, terbuka untuk semua kalangan baik partai maupun nonpartai. “Hasil seleksi awal mungkin baru keluar pertengahan Maret, karena lowongan baru dibuka dua hari yang lalu,” katanya. Selanjutnya, balon (bakal calon) akan dilempat ke masyarakat untuk studi kelayakan. “Setelah itu baru kita paketkan menjadi pasangan calon walikota dan wakilnya,” ujarnya. Hasbullah sendiri, berniat mencalonkan diri sebagai wakil walikota. “Tapi baru saya sampaikan secara lisan kepada partai. Lamaran tertulisnya belum saya buat,” katanya. Hasbullah menargetkan, memperoleh dukungan 45 persen warga Depok yang merupakan kalangan pemuda. suliyanti

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya