Bupati Tangerang Penuhi Panggilan DPR

Reporter

Editor

Senin, 21 Februari 2005 10:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: DPR Komisi VII Bidang Lingkungan Hidup mengundang Bupati Tangerang Ismet Iskandar dalam rapat dengar pendapat (RDP) pagi ini, Senin (21/2). Rapat itu membahas masalah reklamasi Pantai Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Rapat baru dimulai pukul 09.25 WIB dari jadual semula pukul 09.00 WIB. Keterlambatan disebabkan karena pukul 09.00 WIB anggota dewan yang hadir masih kurang dari 10 dan tidak memenuhi quorum. Rapat yang dipimpin Wakil Komisi VII Sonny Keraf, Fraksi PDIP, dihadiri 24 dari 51 anggota komisi. Sedangkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar hadir membawa 40 wakil dari Tangerang. Mereka adalah anggota DPRD tingkat dua, Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Atas permintaan pimpinan rapat, pihak LSM diminta mengikuti rapat dari balkon, bukan di dalam ruang sidang. Dalam rapat itu, Bupati menjelaskan tujuan reklamasi Pantai Dadap juga permasalahan yang diakibatkan. Ia juga menjelaskan, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif reklamasi berupa pengkajian dan peninjauan secara berkala. Ismet meminta pengusaha mematuhi AMDAL dan berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Bupati juga membawa bukti dokumendasi dari pihak kelurahan dari Desa Dadap dan Kecamatan Kosambi. "Mereka semua mendukung reklamasi," ujar Ismet. Suliyanti

Berita terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Kelemahan Amdal Tol Tanggul Laut Semarang-Demak

17 Januari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Kelemahan Amdal Tol Tanggul Laut Semarang-Demak

Amdal menyebut pembangunan tol tanggul laut Semarang-Demak meningkatkan kesempatan kerja.

Baca Selengkapnya

Cerita Cemas Penebangan Hutan Alam di Mentawai, Jerit Asa Sikerei

10 Oktober 2023

Cerita Cemas Penebangan Hutan Alam di Mentawai, Jerit Asa Sikerei

Penebangan hutan alam di Kepulauan Mentawai dalam dua tahun terakhir kembali marak.

Baca Selengkapnya

Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

3 Oktober 2023

Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

Nelayan menyadari proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut. "

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Terseret Kasus Korupsi, Dampak Rempang Eco City Tidak Punya Amdal

30 September 2023

Terpopuler: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Terseret Kasus Korupsi, Dampak Rempang Eco City Tidak Punya Amdal

Terpopuler: Kekayaan Menteri Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus dugaan korupsi, dampak Rempang Eco City yang tidak punya Amdal.

Baca Selengkapnya

Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Walhi: Seperti Bikin Mie Instan

29 September 2023

Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Walhi: Seperti Bikin Mie Instan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengatakan proyek Rempang Eco City tidak memiliki analisis dampak lingkungan atau Amdal.

Baca Selengkapnya

Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

25 September 2023

Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

Ia pun menganggap proyek-proyek strategis Jokowi ini konyol. Sebab, proyeknya strategis tapi tidak ada kajian.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

17 September 2023

Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya.

Baca Selengkapnya

Peneliti IPB University Sambangi IKN Nusantara, Perkaya Draf Standar Kajian Lingkungan

12 September 2023

Peneliti IPB University Sambangi IKN Nusantara, Perkaya Draf Standar Kajian Lingkungan

Tim peneliti IPB University bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan, mengunjungi IKN untuk melengkapi standar kajian lingkungan.

Baca Selengkapnya

Tanda Tanya Kajian Amdal Proyek IKN

30 Juni 2023

Tanda Tanya Kajian Amdal Proyek IKN

Pemerintah menolak membuka informasi tentang kajian lingkungan atau Amdal proyek ibu kota negara atau IKN.

Baca Selengkapnya

Warga Dairi Gugat KLHK karena Terbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dairi Prima Mineral

14 Juni 2023

Warga Dairi Gugat KLHK karena Terbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dairi Prima Mineral

Sebanyak 11 warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menggugat KLHK di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Ini duduk perkaranya.

Baca Selengkapnya