TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menekan laju inflasi di Jakarta. Salah satunya kiatnya adalah melakukan kerja sama dengan provinsi lain, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, terkait pasokan beras di Ibu Kota.
"Pak Jokowi kemarin melakukan kerja sama soal pasokan beras dengan Sulawesi Selatan," ujar dia di acara Rapat Koordinasi Nasional ke V Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid, Rabu, 21 Mei 2014.
Menurut dia, model kerja sama antar-daerah seperti yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dengan daerah lain perlu ditingkatkan. "Pasti satu daerah kurang komoditi pangan tertentu, sedangkan daerah lain surplus," ucap Gamawan.
Terlebih, kerja sama antar daerah tersebut pun sudah memiliki payung hukum. Aturannya termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antar Daerah.
Untuk itu, Gamawan Fauzi meminta kepada para kepala daerah lain untuk meniru langkah yang dilakukan oleh Jokowi. "Saya kira kepala daerah bisa mulai melakukan kerja sama dengan daerah lain juga," kata dia.
Seperti diketahui, Jokowi melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait ditribusi beras, ikan, dan daging sapi. Selain itu, ada pula kerja sama distribusi daging ayam dan sapi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (baca: Jokowi Jajaki Kerja Sama Tiga Provinsi Soal Pangan)
Jokowi menyatakan kerja sama ekonomi antar daerah perlu dilakukan. Sebab, kebutuhan di suatu daerah harus diisi oleh daerah lain terlebih dahulu, sebelum memutuskan impor. (baca: Jokowi Punya Strategi Tekan Inflasi di Jakarta)
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
11 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
14 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
52 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
58 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya