Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melihat kereta monorel yang dipamerkan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (26/6). Pameran tersebut digelar untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang proyek tranportasi yang rencananya akan dibangun dua rute, green line dan blue line. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan menggantung perjanjian kerja sama (PKS) monorel antara pemerintah dan PT Jakarta Monorail.
"Selama menggantikan Pak Gubernur, saya tidak akan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut," kata Ahok-sapaan Basuki-di Balai Kota, Jumat, 23 Mei 2014.
Perjanjian kerja sama proyek monorel ini tak kunjung kelar. Akibatnya pembangunan kereta yang akan melintas di kawasan pusat bisnis Ibu Kota ini molor. Sedangkan Gubernur Joko Widodo yang menghidupkan kembali proyek ini bakal cuti pada 1 Juni untuk kampanye calon presiden.
Sebab, Ahok melanjutkan, mutasi kepala dinas harus memberitahu Kementerian Dalam Negeri juga. Sedangkan proyek monorel, menurut dia, hanya berhubungan dengan pemerintah.
"Tapi kalau sebelum cuti Pak Gubernur sudah tanda tangan, saya tidak bisa anulir," ujarnya. Sejauh ini, Ahok menuturkan masih banyak klausul yang belum disepakati.
Misalnya, lokasi depo monorel serta skema pengembalian modal. Menurut Ahok, lebih baik mengambil sikap keras dari pada terburu-buru yang malah mengakibatkan proyek mangkrak dan merugikan DKI.
Sikap keras Ahok ini, menurut Direktur PT Jakarta Monorail John Aryananda menghambat proyek. Dia menuding Ahok mempolitisasi proyek.
"Pemerintah sudah memilih kerja sama dengan kami, tapi kok sekarang malah terkesan dipolitisisasi," kata John di Jakarta pada Sabtu, 24 Mei 2014. Dia mencontohkan pernyataan Ahok yang mempermasalahkan permintaan PT Jakarta Monorail ingin mengembangkan properti.
Padahal pengembangan properti ini menurut dia agar tiket bisa lebih murah seperti keinginan pemerintah.
