TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mencabut izin mal yang tak memasukkan produk usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). "Jika barang mewah masuk ke mal, maka produk UMKM harus masuk juga. Kalau tidak masuk, izinnya kami cabut," kata Ahok dalam sambutan pembukaan acara Festival Jakarta Great Sale di Emporium Mal Pluit, Jakarta Utara, Sabtu, 7 Juni 2014.

Ahok menyayangkan kekeliruan pola pikir masyarakat tentang pedagang kaki lima (PKL). "Banyak teori kita yang salah. Misalnya soal mal. Kalau selalu berpikir mal tidak boleh deket pasar tradisional, tidak ada PKL, dan produk UMKM, itu salah," katanya.

Menurut Ahok, seharusnya pengelola mal menyediakan ruang bagi PKL untuk berjualan di dalam mal. "Banyak pegawai mal yang tidak sanggup makan di restoran yang ada di mal. Mereka makan di PKL," ucapnya.

Ia bersyukur pengelola Emporium Mal mau menampung PKL. Walhasil, jalanan di depan mal menjadi tidak macet lagi. "Emporium sudah ngasih contoh. PKL yang ada di jalan sudah masuk ke dalam. Nanti minta izin lagi mengalirkan pipa pendingin ruangan ke PKL. Biar pegawai yang makan tidak pengap," ujarnya berseloroh.

Menurut Ahok, biaya sewa kios di mal jauh lebih murah dibanding harga sewa tempat di pinggir jalan. Kios di mal paling mahal per bulannya Rp 200 ribu. "Di jalan itu, PKL banyak bayarnya. Bayar oknum kelurahan, preman, dan lain-lain. Bisa mencapai sekitar Rp 300 ribu per bulan," ujarnya.

Yang membuat PKL enggan berdagang di mal, menurut dia, yakni pengelola meminta bayaran per dua tahun. "Iya susah kalau seperti itu, mereka tidak sanggup," katanya. (Baca juga: Ahok Pertanyakan Izin Mal di Ruang Terbuka Hijau)

ERWAN HERMAWAN