Beberapa stand sudah berdiri untuk ikut memeriahkan dalam Pekan Rakyat Jakarta di Monas yang akan dibuka pada 10-15 Juni, Jakarta, 9 Juni 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan pedagang kaki lima bandel di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, muncul karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tegas dan konsisten.
"Contohnya, penertiban hanya dilakukan beberapa kali saja dan tidak rutin. Walhasil, malah memberi ruang bagi PKL untuk kembali," kata Nirwono kepada Tempo, Rabu, 11 Juni 2014.
Ia menanggapi pernyataan PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menindak tegas PKL bandel di Monas. Ahok pun bakal menerapkan metode Animal Planet, yakni penertiban secara personal. (Baca: Mau Dicopot Ahok, Kepala UPT Monas Pasrah)
Nirwono menjelaskan, mestinya penertiban dilakukan secara rutin, misalnya satu-dua hari sekali. Jika itu dilakukan, tidak akan ada PKL berani kembali berdagang di Monas. Namun sekarang, penertiban hanya seminggu sekali atau sebulan sekali.
Menurut dia, ketidaktegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan fungsi Monas juga andil dalam pertumbuhan PKL. Di kawasan Monas mestinya tak boleh ada kegiatan rakyat sehingga tak memancing PKL. "Kalau kawasan monumen dilarang ada kegiatan PKL di sana."
Nirwono pun mengimbau pemerintah agar tegas dan konsisten menangani PKL. Langkah pertama adalah menambah petugas keamanan dan CCTV. Petugas keamanan yang akan menindak PKL, sedangkan CCTV diperlukan untuk mempermudah pengawasan terhadap PKL dan preman. Jika itu dilakukan, tak perlu biaya besar untuk membangun pagar besi seperti pada zaman Gubernur Sutiyoso.
