Pejabat Jakarta Barat Khawatir Separuh Proyek Batal

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 24 Juni 2014 07:33 WIB

Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di jalan daan mogot perempatan Flyover Cengkareng, Jakarta Barat (12/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat di Pemerintah Kota Jakarta Barat mengkhawatirkan separuh proyek akan batal dikerjakan. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Barat Sisca Herawati mengatakan belum tuntasnya proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa membuat keadaan makin mengkhawatirkan. "Sampai saat ini anggarannya belum bisa dicairkan," kata Sisca kepada Tempo, Senin, 23 Juni 2014.

Sisca mengatakan hingga Juni 2014, serapan anggaran baru mencapai 1,8 persen. Artinya, baru sekitar Rp 9 miliar yang sudah digunakan untuk menangani persoalan jalan di Jakarta Barat. "Total anggaran kami tahun ini sebesar Rp 497 miliar," ujar dia. (baca: Jelang Semester 2, Serapan Anggaran DKI 20 Persen)

Anggaran yang sudah terserap, kata dia, sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan setelah banjir awal tahun ini. Karena itu, sejumlah proyek pengerjaan dan perbaikan jalan lain belum bisa dikerjakan karena masih berada di ULP. "Sampai sekarang belum keluar hasil lelangnya seperti apa," ujar dia.

Menurut Sisca, pengerjaan perbaikan jalan itu cukup membutuhkan waktu. Karena itu, dia khawatir proyek yang sudah direncanakan malah gagal terlaksana karena lambannya pengumuman lelang di ULP.

Dia bahkan menyatakan akan membatalkan proyek-proyek tersebut jika hasilnya baru diketahui pada Oktober-November. Alasannya, tidak mungkin proyek pembangunan itu akan selesai tepat waktu karena waktu yang tersedia cuma tiga atau dua bulan. Sedangkan pada awal tahun, Pemprov DKI sudah memiliki anggaran baru yang mengharuskan setiap perangkat kerja memasukkan program baru.

"Jadi, lebih baik dibatalkan dan dimasukkan lagi pada anggaran tahun depan," ujar Sisca. Dia beralasan tidak mau memiliki masalah jika proyek itu tidak tuntas tepat waktu saat dilakukan audit. "Itu terlalu berisiko karena kalau cair September pun sudah sangat sulit," katanya.

Untuk tahun ini, kata Sisca, pemerintah sudah melelang 79 paket betonisasi jalan seluas 458.753 meter persegi, 20 trotoar seluas 79.652 meter persegi, dan 50 penghalusan jalan menggunakan hotmix seluas 667.265 meter persegi. "Total baru disetujui sembilan paket konsultasi saja, sedangkan proyek lapangannya belum," katanya.

Adapun titik pembangunan jalan yang cukup signifikan dilakukan adalah peninggian permukaan Jalan S. Parman di depan Universitas Trisakti. Nantinya jalan itu akan ditinggikan sekitar setengah meter agar tidak terendam saat banjir seperti yang terjadi selama ini. "Proyeknya sepanjang 700 meter mulai dari sekitar rumah pompa, di dekat kampus," ujar Sisca.

Sedangkan untuk perbaikan jalan, kawasan yang paling parah berada di Jalan Kesejahteraan, Tamansari, serta Jalan Kapuk Raya dan Jalan Penyelesaian Tomang di Cengkareng. "Tapi semua masih menunggu hasil ULP itu," ujarnya. (baca: Kemunduran, Serapan APBD DKI 2014 Baru 8 Persen)


DIMAS SIREGAR

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

58 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

58 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya