DPRD Bekasi Segera Bahas Pasien Miskin yang Tak Dirawat
Reporter
Editor
Minggu, 10 April 2005 20:48 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: DPRD Kota Bekasi segera membahas kasus keluarga miskin tapi tak memiliki kartu keluarga miskin (gakin) yang tidak dirawat pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. "Oke, kami akan segera mem-follow up, membahas mekanisme pelayanannya," kata Ketua Fraksi Demokrat, Heru Sukono Setiyanto, hari ini (10/4). Sebelumnya, seorang tukang ojek, Rojali, 26 tahun, dan penumpangnya, Wahidin, 25 tahun, tidak mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi karena pasien tidak mampu membayar Rp 10 juta. Kedua korban yang luka parah akibat tertabrak angkutan kota Koasi K02 itu mengaku sebagai keluarga miskin tapi tidak memiliki kartu gakin. Korban yang sebelumnya dinyatakan oleh RSUD harus segera dioperasi karena luka serius itu tiba-tiba batal dioperasi dan dikeluarkan dari RSUD karena keluarga mereka tidak sanggup membayar biaya amat besar (Koran Tempo, 9/4).Menurut Heru, mestinya pihak RSUD segera melakukan penanganan intensif ketika pasien datang. Pasien juga harus diperlakukan seperti pasien umum lainnya (yang kaya). "Tidak harus menunggu adanya kartu gakin," kata anggota Komisi D yang membidangi kesehatan itu. Pihak RSUD tidak perlu takut bila tidak ada yang menanggung beban biaya penanganan medis. Karean, kata Heru, RSUD bisa melakukan klaim pembayaran kepada pemerintah daerah.Untuk memastikan bahwa pasien rumah sakit pemerintah daerah tersebut berasal dari keluarga miskin, pihak rumah sakit bisa segera memberikan informasi kepada pemerintah, seperti RT atau kelurahan.Selama menunggu proses untuk memastikan bahwa pasien tersebut berasal dari keluarga miskin, pihak rumah sakit harus segera melakukan penanganan serius kepada pasien. "Kalau orang mati, apa harus menunggu keluarga datang dulu baru diurus jenazahnya?" kata Heru.Dia berjanji akan segera melakukan pembahasan untuk mencari jalan keluarnya dengan pihak RSUD dan Pemerintah Kota Bekasi. "Bagaimana RSUD menangani masalah korban kecelakaan yang perlu penanganan serius," ujarnya.Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi Masni Asbudin, jumlah anggota keluarga miskin yang ada adalah 200 ribu orang. Mereka tersebar di semua kecamatan di kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah menyerahkan data itu ke PT Askes Indonesia. Ironisnya, yang mendapat kartu pelayanan kesehatan hanya 58.200 orang.Direktur RSUD Kota Bekasi Wirda Saleh tetap berkukuh, keringanan diberikan bila ada bukti pasien berasal dari keluarga miskin. "Kalau warga masih memproses kartu gakin, pasien juga bisa menggunakan kartu tanda miskin dulu," kata Wirda.Wirda membenarkan, di RSUD Kota Bekasi hanya 58.200 orang yang mendapatkan kartu asuransi kesehatan. Di luar mereka, pihak RSUD tidak bertanggung jawab. "Kalau tidak ada kartu itu, ya, kami tidak dapat melakukan tindakan," kata Wirda. Siswanto
