TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 40 persen dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang disalurkan pada 2002-2004 tidak kembali. Namun, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tidak akan menarik kebijakan pemberian dana segar ini. Sebab, masyarakat membutuhkan dana segar dengan prosedur yang tidak berat untuk usaha. Ini positif. Masyarakat butuh dana segar yang tidak bertele-tele. Dengan proposal sederhana sudah dapat dana, kata dia kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (12/4). Sutiyoso menegaskan dirinya tidak menutup mata atas masalah pengembalian dana ini. Karena itu, dia meminta Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mengawasi penggunaan dana dan pengembalian dana ini. Saya akan evaluasi dan mengusut kesalahan, kata dia.Menurut Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) DKI Jakarta Firman Hutajulu, ada 4 alasan dana itu tidak kembali. Pertama, usaha yang dibangun dari dana itu macet, kedua, penerima dana meninggal dunia, ketiga, penerima dana pindah alamat. Ada juga penerima dana yang tidak mau mengembalikan dana, kata Firman. Menurut dia, semua dana yang tidak kembali itu diserahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI kepada masyarakat. Karena itu, macetnya pengembalian dana itu tidak ada hubungannya dengan aparat Bawasda. Ini pelakunya masyarakat, kami tidak ikut-ikut, kata Firman. Seharusnya, Firman melanjutkan, BPM membuat aturan yang jelas tentang pengembalian dana ini, misalnya ada klausul tentang warga peminjam meninggal dunia atau pindah alamat. Karena itu, dia akan meminta lurah dan camat untuk mengawasi aliran dana tersebut. Sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2004, Pemerintah DKI mengalokasikan dana PPMK kepada semua wilayah di Jakarta. Hingga triiwulan II tahun 2004, BPM sudah menyalurkan dana Rp 359,150 miliar. Selama ini penggunaan dana ini tidak sepi dari masalah. Akhir pekan lalu, dana PPMK di Jakarta Barat macet sebesar Rp 21,5 miliar. Senin lalu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sempat memanggil Walikota Jakarta Barat Fadjar Panjaitan untuk mengusut dana ini. Multazam/Deni Mukbar