DKI Tak Bisa Cegah Urbanisasi ke Jakarta  

Reporter

Jumat, 1 Agustus 2014 11:47 WIB

TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pemerintah tak bisa mencegah warga yang kembali ke Jakarta dengan membawa sanak saudaranya untuk mencari pekerjaan. Kebiasaan ini berlangsung tiap kali pemudik kembali seusai libur Lebaran. "Kalau kami larang, kami melanggar undang-undang," kata Saefullah kepada Tempo, Jumat, 1 Agustus 2014.

Menurut dia, Jakarta sebagai ibu kota negara harus terbuka bagi setiap warga negara yang akan masuk dan bekerja. Namun Saefullah mengingatkan pendatang yang tak memiliki pekerjaan bahkan tempat tinggal akan ditertibkan. Terutama pendatang yang mendirikan tempat tinggal sembarangan di bantaran kali dan rel kereta. "Yang seperti itu akan kami bersihkan dan tertibkan semuanya," ujarnya. (Baca juga: Strategi Jokowi Menekan Pendatang ke Jakarta)

Sejak malam takbiran 27 Juli 2014 lalu, pemerintah DKI membongkar bangunan-bangunan di daerah bantaran kali dan sekitar rel kereta Setelah libur Lebaran berlalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga akan mendata para pendatang baru Ibu Kota. "Nanti ada program dari Dukcapil buat mengatasi para pendatang," katanya.

Berdasarkan data Dinas Dukcapil, pendatang Jakarta diprediksi meningkat hingga 30 persen pada 2014. Tahun lalu, pendatang ke Jakarta hanya berjumlah sekitar 51.500 orang. Namun, tahun ini, pendatang bisa mencapai 68.500 orang. (Baca: Ahok Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran)

NINIS CHAIRUNNISA

Berita Lainnya:
Jembatan Comal Satu Arah, Macet 15 Kilometer
Dua Sebab ISIS Berpotensi Berkembang di Indonesia
8 Situs Berita Palsu Tak Bisa Ditutup
Kenapa ISIS Berpotensi Membahayakan Indonesia

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

46 hari lalu

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

58 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.

Baca Selengkapnya

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

19 Juli 2023

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

20 Mei 2023

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.

Baca Selengkapnya

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

11 Mei 2023

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.

Baca Selengkapnya

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

4 Mei 2023

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya