Mumet Hadapi Pendatang, Jokowi: DKI Mau Dipagari

Reporter

Jumat, 8 Agustus 2014 10:39 WIB

Warga beraktivitas di bawah jembatan tol kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (20/12). Meskipun kerap digusur namun sulitnya mendapatkan tempat tinggal membuat ribuan warga mulai dari pendatang serta sopir truk tetap memilih untuk tinggal di bawah jembatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak punya jurus jitu untuk menghadang para pendatang. Saking mumetnya menghadapi para pendatang, ia pun sempat melontorkan guyonan perihal cara menangani kaum urban itu. "DKI mau dipagari, kunci pake gerbang," katanya di Balai Kota, Jumat, 8 Agustus 2014.

Ia mengatakan tahun ini pemerintah DKI tidak akan mengadakan operasi yustisi. Karena, menurut dia, operasi yustisi yang selalu digelar setiap tahun tidak efektif. "Operasi yustisi dilakukan sudah berapa tahun. Menghasilkan tidak, sih?" ucap mantan Wali Kota Solo itu. (Baca: Ini Alasan Jokowi Tak Gelar Operasi Yustisi)

Menurut dia, mencari solusi untuk mengatasi para pendatang tidak hanya tugas Jakarta. Namun juga pemerintah pusat. "Saya sudah sampaikan. Dorong peredaran uang ke daerah dan investasi," ujarnya.

Dengan mendorong investasi dan peredaran uang ke daerah, ia melanjutkan, tersedia lapangan kerja di daerah. "Kalau tidak gitu, semua orang masuk ke kota, tidak hanya ke Jakarta, ke kota lainnya juga akan masuk," kata presiden terpilih itu. "Orang memandang Jakarta ini banyak lapangan kerja, padahal tidak seperti itu." (Baca:Ahok: Jakarta Terbuka Bagi Kaum Pendatang)

Sebelumnya, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea, ada 68.500 orang dari daerah yang bakal menyerbu Jakarta, terhitung dari H+1 sampai H+10. Jumlah tersebut, ia melanjutkan, meningkat hampir 30 persen dibanding tahun lalu, yang hanya 51.500 orang.

"Peningkatannya cukup tajam, sekitar 17 ribu orang," ujarnya. Tapi, meski jumlah pendatang meningkat, menurut dia, hanya 60 persen yang bakal menetap di Jakarta.


ERWAN HERMAWAN




Baca juga:
Kisah Pocong di Foto Syahrini Saat Umrah
5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK
Orang Kaya Baru Indonesia Tersebar di Pedalaman
Merasa Kecewa, Pendukung Prabowo Pindah Dukungan

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

2 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

9 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

22 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

22 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya