Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Indonesia Corruption Watch mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah di pemerintahannya.
Pengawasan tersebut dimulai dari pengamatan struktur gaji di Dinas Pelayanan Pajak, Inspektorat DKI, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah. "Bukan cuma pejabatnya, sampai ke tingkat staf juga diperiksa," kata Basuki di Balai Kota, Senin, 11 Agustus 2014.
Ahok berujar, empat satuan itu dipilih lantaran memiliki peran besar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permintaan tersebut guna melanjutkan temuan ICW soal uji kir dan rumah susun. Selain ICW, Ahok juga berencana menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengamati transaksi pegawai dan keluarga.
Nantinya, Ahok menuturkan analisis transaksi keluarga tersebut menjadi salah satu penentu utama kenaikan pangkat dan jabatan seorang pegawai. Sebab, menurut dia, upaya itu dapat menyaring pegawai negeri sipil yang berintegritas. "Kami hanya butuh orang yang mau kerja dan yang enggak menipu kami."
Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengaku siap memenuhi permintaan Ahok. Dukungan tersebut diberikan guna mendukung keterbukaan di era pemerintahan Ahok. "Permintaan Pak Ahok menjadi tantangan bagi kami," katanya.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan mengapresiasi rencana pengawasan tersebut. Ia berujar, Pemprov membutuhkan lembaga pengawasan yang bersifat independen sebagai pendamping. "Kami pasti butuh didampingi."
Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta I Gede Dewa Sony juga menyambut baik rencana tersebut. Menurut dia, pendampingan dari lembaga independen dapat meningkatkan standar penilaian obyektif di satuannya. "Sebab, kalau menurut kami sendiri sudah baik, kan belum tentu orang lain berpendapat sama," tutur Sony.
