Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke depan diprediksi akan dinamis karena penolakan beberapa partai politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ahok diingatkan agar mewaspadai kemungkinan dijegal oleh kader partai-partai tersebut di DPRD. (Baca: Sayap PKSTolakAhok Jadi Gubernur)
“Kita tahu PKS sangat tidak suka dengan Ahok. Walaupun secara nasional mereka merapat ke Gerindra, tapi di tingkat daerah akan ada resistensi,” ujar Syamsuddin Haris, peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang dihubungi Tempo pada Senin, 25 Agustus 2014. (Baca: Ahok Akan Jadikan DKI Provinsi Percontohan)
Menurut Syamsuddin, selain PKS, Partai Persatuan Pembangunan juga kemungkinan menjegal Ahok karena ia bukan muslim. “Padahal, dalam politik, seharusnya urusan agama itu sudah selesai. Bangsa ini, kan, majemuk,” dia menambahkan.
Namun Ahok tetap akan mendapat dukungan kuat dari dua partai yang mengusungnya, yakni PDIP dan Gerindra. Kedua partai ini juga menduduki proporsi paling besar pada tubuh DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik kemarin. (Baca: DPRD Dilantik Hari Ini, Apa Harapan Ahok?)
Anggota baru DPRD DKI Jakarta, kata Syamsuddin, harus memastikan agenda yang ditinggalkan Jokowi terus berlanjut. Proyek-proyek seperti MRT dan pembangunan waduk di sejumlah wilayah harus terus dikawal para anggota Dewan baru ini.
Mengenai calon wakil gubernur, Syamsuddin mengatakan persaingan akan terjadi antara PDIP dan Gerindra. Dari PDIP, dia menilai nama yang kuat adalah Boy Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. (Baca: Cawagub DKI Harus Punya Chemistry dengan Ahok)
