Pemilik mobil melakukan trsansaksi pembayaran tilang melalui ATM dalam sosialisasi dan simulasi pembayaran denda parkir liar di Tanah Abang, Jakarta, 1 September 2014. Dishub DKI mulai menerapakan pembayaran tilang parkir liar mobil sebesar Rp 500.000 melalui ATM. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta kembali menjalankan operasi cabut pentil dan derek untuk memberantas praktek parkir liar. Operasi digelar mulai hari ini, Senin, 8 September 2014. (Baca: Razia Parkir Liar Bikin Macet 2 Kilometer)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan operasi cabut pentil kembali digelar karena operasi derek tak berlaku bagi kendaraan roda dua. Menurut dia, saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur penderekan untuk sepeda motor. (Baca: Razia Parkir Liar, Pengendara: Ini Enggak Sopan)
Meski begitu, operasi cabut pentil tidak dikhususkan bagi kendaraan roda dua yang parkir liar, tapi juga untuk pengendara mobil. "Kami gunakan dua operasi sekaligus untuk menertibkan parkir liar," ucap Akbar di Balai Kota. Akbar mengakui operasi cabut pentil tak efektif, tapi sedikit-banyak memberikan efek jera. (Baca: Tekan Parkir Liar, Pengamat: Siapkan Parkir Resmi)
Namun pendapat Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benyamin Bukit justru berbeda dengan Akbar. Menurut dia, operasi cabut pentil dikhususkan bagi sepeda motor yang diparkir sembarangan. "Khusus untuk sepeda motor, kami akan menggunakan sistem cabut pentil ban seperti yang sudah pernah dipakai," katanya.
Ia mengimbau para pengendara untuk mematuhi aturan dan tidak parkir sembarangan. "Kami mengharapkan pengguna sepeda motor tertib dengan memarkirkan kendaraannya di lahan parkir. Kalau tidak, akan kami cabut pentilnya," ucapnya. (Baca juga: Cara Bayar Denda Parkir Liar ke Bank DKI)
Mulai hari ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan penarikan retribusi daerah atas kendaraan yang parkir sembarangan. Pemilik yang kendaraannya terjaring dalam operasi derek akan dikenai retribusi senilai Rp 500 ribu per hari. Penentuan jumlah retribusi didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
