Sejumlah Supercar Lamborghini terparkir di depan Senayan City Jakarta, (1/12). Mereka yang tergabung dalam Dream Club Indonesia melakukan aksi kumpul dan konvoi dalam mengkampanyekan tertib berlalu lintas. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo berencana menyerahkan aset kawasan Gelora Bung Karno Senayan dan Kemayoran ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Selama ini keliru jika kedua aset itu dikuasai Sekretariat Negara," kata Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada pers, Selasa, 9 September 2014.
Menurut Ahok, rencana Joko Widodo disampaikan dalam rapat Tim Pembebasan Urusan Tanah di Balai Kota Jakarta hari ini. Rapat tersebut dihadiri Ahok, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Baso Mappapoleonro, dan Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta Gamal Sinurat.
Berulang kali Ahok minta konfirmasi kepada Jokowi terkait dengan rencana itu. "Pak, aku sudah rekam tiga kali, ya, Bapak ngomong rencana ini," kata Ahok gembira. Menurut dia, tidak lucu ada tanah di Jakarta yang dikuasai Sekretariat Negara.
Ahok menjelaskan, sejak menjadi anggota DPR Komisi Pemerintahan lima tahun lalu, dirinya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Senayan dan Kemayoran diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun usulan itu ditolak.
Sejak Orde Baru, kedua aset itu dikuasai Sekretariat Negara yang kemudian membentuk badan layanan umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat terdapat lima sertifikat yang luas keseluruhannya adalah 2.790.835 meter persegi atau 279,08 hektare. Adapun keseluruhan luas tanah di kawasan Kemayoran adalah 418,0115 hektare.
Tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan mendapati sekitar 105 temuan terkait dengan pengelolaan aset negara di kedua badan layanan umum itu. Jumlah nilai aset Sekretariat Negara di kedua kawasan itu sekitar Rp 50 triliun. Di dalamnya berdiri mal, hotel, apartemen, dan perkantoran. Besarnya aset ini yang membuat Sekretariat Negara selalu menolak permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola kedua kawasan mewah tersebut. (Baca: BPK Bahas Aset Setneg di Senayan dan Kemayoran)
