Buruh Bekasi Minta Upah Rp 3,1 Juta pada 2015  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 24 September 2014 02:56 WIB

Ribuan buruh dari kawasan industri Jababeka Bekasi menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, (12/07). Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait upah dan outsourcing. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Bekasi - Serikat pekerja di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak kenaikan upah bulanan pada 2015 sebesar Rp 3,1 juta. Besaran upah itu naik sekitar 750 ribu atau 30 persen dari upah yang berlaku tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota dan Kabupaten Bekasi Masrul Zambak mengatakan usulan kenaikan upah tersebut sedang dibahas Dewan Pengupahan Daerah. "Keputusan final sudah harus diambil sebelum 18 November nanti," ujar Masrul kepada Tempo, Selasa, 23 September 2014.

Menurut Masrul, upah Rp 3,1 juta per bulan didapat dari hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Dalam survei tersebut terjadi penambahan komponen KHL menjadi 84 pokok, atau bertambah dari komponen KHL tahun lalu yang hanya 60 pokok.

Penambahan komponen tersebut seperti biaya pembelian sepatu, ikan pinggang, dompet, biaya pendidikan, dan biaya lingkungan atau biaya sosial yang dihitung sebagai kebutuhan pokok pekerja lajang. "Kalau tetap menggunakan komponen 60 item tidak mungkin ada perbedaan upah dari tahun lalu, sementara realitas kebutuhan terus naik," katanya.

Meski menetapkan kenaikan upah 30 persen, angka tersebut belumlah final. Besaran upah masih bisa didiskusikan dalam perundingan tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah untuk mencari solusi besaran kenaikan upah yang ideal. "Kalau pengusaha tidak bisa 30 persen, bisa disampaikan maunya berapa," ujarnya.

Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi dan Apindo Jawa Barat B. Woeryono menuturkan sekitar 3.500 pengusaha di Kabupaten Bekasi tidak mempermasalahkan usulan kenaikan upah yang diminta buruh. "Kalau sesuai dengan ketentuan, kenapa tidak," katanya.

Hanya saja, ujar Woeryono, jika upah naik, produktivitas kerja buruh mesti meningkat. "Pengusaha hanya memegang prinsip padat teknologi, padat modal, dan padat karya," imbuhnya.

HAMLUDDIN

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba
Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung
Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya

Berita terkait

Anies Baswedan: Pemerintah Harusnya Bantu Sektor Informal dan Usaha Kecil Bertumbuh

22 Oktober 2023

Anies Baswedan: Pemerintah Harusnya Bantu Sektor Informal dan Usaha Kecil Bertumbuh

Bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri forum bertajuk Desak Anies yang digelar di Sleman Yogyakarta hari ini.

Baca Selengkapnya

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

24 Januari 2023

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi 2023 di Jawa Timur. Simak selengkapnya daftar UMK di wilayah Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Daftar UMK atau Upah Minimum Regional Jawa Barat 2022 Berikut Rinciannya

12 Agustus 2022

Daftar UMK atau Upah Minimum Regional Jawa Barat 2022 Berikut Rinciannya

Simak Daftar UMK atau UMR Jawa Barat 2022 wilayah Bekasi, Karawang, Depok, Bandung dan lainnya

Baca Selengkapnya

Jenewa Tetapkan Upah Minimum Regional Tertinggi di Dunia

6 Oktober 2020

Jenewa Tetapkan Upah Minimum Regional Tertinggi di Dunia

Para pemilih di Jenewa, Swiss, setuju untuk memberlakukan upah minimum regional yang setara dengan 23 franc Swiss atau sekitar Rp 370 ribu per jam.

Baca Selengkapnya

Candai Netizen, Susi Pudjiastuti Tawari Kerjaan Bikin Kapal dengan Gaji UMR

4 Agustus 2020

Candai Netizen, Susi Pudjiastuti Tawari Kerjaan Bikin Kapal dengan Gaji UMR

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saling melempar canda bersama warganet atau netizen di media sosial Twitter

Baca Selengkapnya

Stafsus Sri Mulyani Nilai Aturan Baru BPJS Lebih Baik, karena...

16 Mei 2020

Stafsus Sri Mulyani Nilai Aturan Baru BPJS Lebih Baik, karena...

Staf Khusus Menteri Keuangan menilai skema iuran BPJS Kesehatan yang baru sudah lebih baik.

Baca Selengkapnya

Sah, UMK 2020 Kota Batam Ditetapkan Rp 4,1 Juta

22 November 2019

Sah, UMK 2020 Kota Batam Ditetapkan Rp 4,1 Juta

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMK Batam sebesar Rp.4.130.279.

Baca Selengkapnya

Woobiz, Social Commerce yang Ingin Bikin Ibu-ibu Jadi Pengusaha

15 November 2019

Woobiz, Social Commerce yang Ingin Bikin Ibu-ibu Jadi Pengusaha

Misi Woobiz yaitu memajukan perempuan Indonesia dengan menjadikannya pengusaha mikro yang mandiri secara finansial.

Baca Selengkapnya

Demo Buruh Besar-besaran di Kemenaker Hari Ini Tuntut 3 Hal

31 Oktober 2019

Demo Buruh Besar-besaran di Kemenaker Hari Ini Tuntut 3 Hal

Demo buruh kali ini menuntut UMP 2020 naik 10-15 persen, di atas rencana pemerintah menaikkan upah sebesar 8,15 persen berdasarkan inflasi 2019.

Baca Selengkapnya

Ekonomi Lesu, Pengusaha Usul Kenaikan Upah Hanya 5 Persen

16 September 2019

Ekonomi Lesu, Pengusaha Usul Kenaikan Upah Hanya 5 Persen

Pengusaha mengeluh kenaikan upah yang dinilai terlalu tinggi.

Baca Selengkapnya