TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan segera menonaktifkan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Zakaria Ahmad Alfaliah, 38 tahun. "Akan segera dibebastugaskan," kata Rahmat, Rabu, 24 September 2014. (Baca: Diduga Ada Korban Lain Satpol PP Cabul di Bekasi)
Menurut dia, Zakaria merupakan pegawai biasa, tak memiliki jabatan struktural. Karena itu, pemecatan Zakaria bukanlah wewenang Pemerintah Kota Bekasi. Pemkot akan segera memberikan rekomendasi pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara. "Status PNS itu wewenang BKN," ujarnya. (Baca: Satpol PP Cabul di Bekasi Ditahan)
Pascakasus pencabulan yang dilakukan Zakaria, pihaknya berjanji akan bertandang ke kediaman korban untuk meminta maaf. Sebab, akibat ulah anak buahnya, nama baik pemerintah juga terkena imbasnya. Pihaknya juga berjanji mendampingi pemulihan kondisi psikologis kedua korban. "Korban masih di bawah umur," tuturnya. (Baca: Pelecehan Seksual di Kantor Pemda Bekasi)
Zakaria sudah berstatus pegawai negeri sipil sejak 2002. Ia ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan menjabat Komandan Regu Enam. Dia bertugas menjaga aset daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Selain itu, Zakaria sering melakukan patroli rutin untuk menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban, keindahan, dan kebersihan (K3)--dilakukan saat piket. Namun, pada Senin dinihari kemarin, tersangka membawa OPR, 14 tahun, dan kekasihnya SAR, 16 tahun, dari Jalan I Gusti Ngurah Rai karena dituduh melakukan perbuatan asusila.
Mereka lalu dibawa ke dalam area kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Setelah diinterogasi, keduanya diminta membuka pakaian dan berhubungan badan. Namun, lantaran ORP sedang datang bulan, permintaan itu ditolak. Akhirnya, hanya SAR yang menuruti permintaan Zakaria. Tersangka dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pencabulan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.
