Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri), menerima 30 unit bus hibah di Silang Monas, Jakarta Pusat, 6 Juni 2014. Ahok akan segera dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi mengundurkan diri untuk dilantik sebagai Presiden RI 2014-2019. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak khawatir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta belum menyelenggarakan rapat paripurna pelantikan dirinya sebagai Gubernur DKI. Ahok justru merasa diuntungkan dengan adanya keterlambatan itu.
"Saya sih oke saja, malah bagus kalau pelantikannya diundur," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 22 Oktober 2014.
Ahok menuturkan ketenangannya berasal dari tafsiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 58 huruf o dalam undang-undang tersebut menyatakan masa jabatan kepala daerah maksimal hanya dua periode. Satu periode yang dimaksud adalah masa pemerintahan 2,5 tahun atau lebih. Sedangkan sisa masa jabatan Ahok sebagai kepala daerah, jika pelantikannya tertunda, kurang dari 2,5 tahun. (Baca: Refly Harun: Ahok Tidak Akan Terganjal Perpu)
Artinya, ujar Ahok, keterlambatan pelantikan membuatnya memiliki kesempatan mengajukan diri sebagai kepala daerah dalam dua periode mendatang, 2017-2022 dan 2022-2027. "Kalau terlambat, periode sekarang kan tidak dihitung," tutur Ahok.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda rapat paripurna pelantikan Ahok bakal terlaksana. Sebab, Dewan masih belum membentuk alat kelengkapan berupa komisi dan badan. Belakangan, situasinya bertambah rumit lantaran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI berkukuh meminta dua jatah ketua komisi. Padahal sebelumnya, Dewan menyepakati pembagian jatah pimpinan komisi berdasarkan asas proporsional.
Untuk itu, Ahok mengaku akan lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugasnya saat ini. Ahok mengatakan momen majunya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia berefek baik bagi pemerintahannya. Sebagai contoh, dari laporan yang diterima Ahok, saat ini warga yang tinggal di daerah ilegal justru balik menagih ke para satuan kerja perangkat daerah terkait untuk dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa. "Sekarang suasananya sudah mendukung," ujar Ahok. (Baca: Ditinggal Jokowi, Ahok Bikin Gebrakan dan Ahok `Blusukan` ke Pernikahan Warga)
