Walikota Bekasi Rahmat Effendi memberikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat. (zonapantau)
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menemui Pelaksaan Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2014. Pada kesempatan itu, Rahmat memint Ahok memberikan bantuan keuangan kepada Bekasi sebesar Rp 250 miliar.
Rahmat mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun jembatan dan jalan sebagai jalan pintas agar truk sampah dari Jakarta bisa langsung menuju Jati Asih dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantargebang.
"Selama ini kan truk harus memutar ke Jalan Tol Transyogi dan Jalan Tol Bekasi Barat," ujar Rahmat. Selain jaraknya yang jauh, ujar dia, rute ini kerap membuat para sopir truk memotong jalan melalui Bekasi Barat pada siang hari. Pelanggaran ini kemudian berujung pada penahanan truk sampah DKI oleh Kota Bekasi.
Dana tersebut juga digunakan untuk melebarkan jalan di Bojong Menteng, Chomsen di Jatiasih, dan Jalan KH Noer Alie sampai Sumber Artha di Bekasi Barat. “Masing-mkasing dilebarkan 2 meter,” kata Rahmat.
Ahok menyanggupi permintaan bantuan tersebut. Ia mengatakan bantuan bagi kota mitra bukan soal nilai yang diajukan, melainkan manfaatnya bagi Jakarta. "Ini bukan soal uang kalau untuk kebaikan Jakarta," tutur Ahok. (Baca: DKI Beri Bantuan Rp 100 Miliar untuk Botabek)
Menurut Ahok, pemberian bantuan keuangan bagi kota mitra berarti memperluas tanggung jawab Jakarta tanpa mengambilalih kewenangan pemerintah setempat. Selain itu, penataan semua daerah di hulu Jakarta akan berdampak langsung bagi kondisi Ibu Kota.
Hal yang sama juga berlaku bagi kota mitra lainnya. Ahok mempersilakan pemerintah setiap kota dan kabupaten di sekitar Jakarta untuk mengajukan bantuan bagi rencana pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Syarat utamanya: proyek tersebut harus memberikan efek positif dan terintegrasi dengan Jakarta.
Nantinya, ujar Ahok, bantuan ini akan diberikan setiap tahun. Selain pengajuan proposal, ia juga akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna memastikan komitmen penggunaan bantuan. Kota mitra harus menyertakan laporan audit dari BPKP mengenai pembangunan infrastruktur yang mereka kerjakan. "Kalau tak ada audit dari BPKP, kami akan stop bantuan di tahun berikutnya," katanya.
