TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi B DPRD Kota Bekasi menegaskan, pihak kelurahan sama sekali tidak dibenarkan menarik pungutan uang kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi. "Ini sepertinya terjadi di mana-mana di Kota Bekasi, janggal sekali," kata Sekretaris Komisi, Muhamad Hasyim Affandy, hari ini (31/5).Penyataan itu menanggapi banyaknya pengaduan warga Kota Beaksi ke Komisi soal pemungutan yang dilakukan aparat di kantor kelurahan. "Banyak warga yang melapor ke kami karena diberatkan dengan biaya mencapai ratusan ribu," Affandy yang juga anggota Fraksi PAN Kota Bekasi ini.Menurut dia, pungutan itu antara lain untuk surat pengantar pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengantar membuat sertifikat Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Rekanan"Kalau bikin surat pengantar dikutip ratusan ribu, bagaimana orang mau berlomba-lomba bayar pajak?" kata Affandy.Siswanto
Berita terkait
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya
22 Juli 2022
Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.
Baca SelengkapnyaMas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri
18 Juni 2021
Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.
Baca SelengkapnyaHendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli
26 April 2021
Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.
Baca SelengkapnyaPungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu
29 Desember 2019
"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.
Baca SelengkapnyaPungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai
18 Desember 2019
Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaPungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub
16 Desember 2019
Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.
Baca SelengkapnyaPenyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan
14 Agustus 2019
Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.
Baca SelengkapnyaPidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli
14 Juli 2019
Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.
Baca SelengkapnyaPenjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah
7 Februari 2019
Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaPejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018
28 September 2018
Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.
Baca Selengkapnya
