Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melarang penerima Kartu Jakarta Pintar menerima Kartu Indonesia Pintar. "Enggak boleh dobel," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 3 November 2014. (Baca: Jokowi: Peluncuran KIP-KIS untuk Jaga Daya Beli)
Ahok meminta Presiden Jokowi tak membagikan Kartu Indonesia Pintar di Jakarta. Ahok menganjurkan Jokowi memprioritaskan daerah lain untuk mendapatkan fasilitas pendidikan itu. "Daerah lain saja dulu. Jakarta duitnya banyak," ujar Ahok. (Baca: Jokowi Tebar Program Kartu di 19 Kota)
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang merealisasikan Kartu Indonesia Pintar. "Kami menyambut baik karena yang gagas KJP dan KJS adalah Jokowi. Gagasan itu dibawa ke nasional lebih bagus karena saling mengisi," ujar dia. (Baca: Pengamat: Perbedaan KIS dan JKN Hanya Cakupan)
Lasro menjelaskan manajemen penyaluran KJP dan KIP tidak akan dilebur. "Ada pemisahan, mana yang akan menjadi sasaran KJP dan mana sasaran KIP, tapi ini akan saling mendukung," ujarnya. (Baca juga: Jokowi Bagi Kartu Pintar di Kantor Pos)
