Plt Gubernur DKI Jakarta, Ahok (tengah), berbincang dengan Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo seusai apel di Lapangan Polda Metro Jaya, 17 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Basuki Tjahaja Purnama akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta defenitif pada Rabu, 19 November 2014. Basuki yang lebih populer dengan nama Ahok itu secara resmi menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. (Baca juga: Jokowi Setuju Lantik Ahok)
Menurut Tjahjo, bila mengacu pada Keputusan Presiden, Ahok akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. “Kalau Presiden berhalangan, bisa dilakukan oleh Wakil Presiden. Kalau Wakil Presiden juga berhalangan, Menteri Dalam Negeri yang melantiknya," katanya seusai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 18 November 2014.
Tjahjo menjelaskan, sesuai Pasal 163 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang pemilihan kepala daerah, menyebutkan gubernur dilantik presiden di Ibu Kota negara. "Dalam rapat kabinet kemarin, kami melaporkan, kalau bisa, yang melantik seluruh gubernur adalah presiden," ujar Tjahyo.
Jalan bagi Ahok untuk dilantik menjadi gubernur terbuka setelah DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa beberapa hari lalu. Dalam rapat tersebut, Ahok diusulkan menjadi gubernur meskipun anggota DPRD dari Koalisi Merah Putih tak satu pun yang hadir.
Sejak ditinggalkan oleh Jokowi, muncul polemik ihwal orang yang berhak mengisi kursinya sebagai DKI-1. Polemik itu berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disusul penerbitan Perpu yang diteken oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mengakhiri jabatannya sebagai presiden. (Baca juga: Jalan Ahok Jadi Gubernur DKI Mulus)
Kelompok pendukung Jokowi menilai Ahok otomatis menempati posisi sebagai Gubernur DKI karena pemilihan kepala daerah yang dia ikuti berlangsung sebelum Perpu itu diterbitkan. Sedangkan Koalisi Merah Putih berpendapat Ahok tak bisa langsung menjadi gubernur.
Aksi penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur juga gencar dilakukan oleh sejumlah pihak. Di antaranya yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Jakarta (GMJ), yang di dalamnya terdapat Front Pembela Islam (FPI).
