TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pekerjaan rumah telah menunggu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menganggap banyak persoalan di Ibu Kota yang harus diselesaikan Ahok, sapaan akrab Basuki. Pelbagai persoalan itu mulai dari reformasi birokrasi, komunikasi, pelayanan publik, kemacetan, banjir, dan kesejahteraan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin menyebutkan, pekerjaan rumah utama Ahok adalah soal reformasi birokrasi. Menurut dia, perbaikan birokrasi tak cukup dengan merotasi dan melelang pejabat. Karena cara tersebut dinilai tidak efektif. "Birokrat itu butuh dilatih," kata dia di Gedung DPRD, Rabu, 19 November 2014.
Apalagi reformasi menggunakan cara ekstrim: memecat pejabat dan mengancam melaporkan ke penegak hukum. Ia menganggap bentuk ancaman justru membuat pejabat ketakutan sehingga tak mau bekerja. "Pemimpin itu bukan menakut-nakuti. Berikan kepercayaan kepada bawahan untuk bekerja."
Ketua PKS Jakarta itu juga menilai Ahok harus memperbaiki gaya berkomunikasi baik dengan Dewan maupun dengan masyarakat. Jangan menimbulkan keresahan, karena Jakarta ini plural. "Bagaimanapun juga Ahok ini dari minoritas," ucapnya. Ia meminta Ahok untuk menjaga harmonisasi dan kestabilan poltik di DKI.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jhonny Simanjuntak meminta Ahok untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan. Karena, Dewan juga termasuk dari pemerintah daerah. "Selama ini jarang komunikasi. Apa susahnya sih bersilaturahmi," kata dia. Toh, komunikasi lancar membuat pemerintah semakin solid dan untuk kepentingan rakyat juga.
Selanjutnya: Pembenahan Pelayanan Publik
<!--more-->
Selain komunikasi, politikus PDIP Jhonny Simanjuntak, Ahok juga mesti memperbaiki sektor pelayanan publik, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ia menemukan masih banyak diskriminasi di sektor pelayanan publik. Ia mencontohkan, rakyat tak mampu masih kerap kesulitan dalam mengurus perizinan. "Banyak yang dipersulit," ucap dia.
Kemudian, pekerjaan rumah selanjutnya adalah masalah kemacetan. Ia mengakui telah banyak yang dikerjakan pemerintah DKI untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, mulai dari pembangunan MRT, penerapan ERP, pembatasan kendaraan bermotor, dan lainnya. Namun, menurut dia, semua itu belum bisa mengendalikan kemacetan, sebelum angkutan umum diperbaiki. "Beri angkutan umum yang nyaman dan tidak menunggu lama," kata dia.
Ihwal proyek monorel, ia menilai megaproyek yang digagas sejak zaman Gubernur Sutiyoso itu tidak pas untuk mengatasi kemacetan. "Ini kan proyek warisan. Kurang cocok diterapkan," ucapnya.
Catatan lainnya adalah soal bagaimana mengatasi banjir di Ibu Kota. Menurut Jhonny, pemerintah DKI sudah berupaya menyelesaikan banjir. Misalnya dengan membangun 13 waduk serta membangun sodetan. Namun, dampak dari proyek tersebut belum dirasakan karena masih belum selesai. "Butuh waktu," ujar dia. Ia berharap dalam dua tahun ke depan pembangunan pelbagai proyek menanggulangi banjir bisa selesai.
Selanjutnya: Persoalan Kesejahteraan
<!--more-->
Jhonny juga meminta Ahok untuk memperhatikan kesejahteraan masyrakat. Program kesejateraan seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat perlu dievaluasi. Sebab, menurut dia, banyak penerima kedua kartu itu salah sasaran. "Di tingkat atas sudah benar tapi di lapangan yang mesti dievaluasi."
Ia mencontohkan misalnya banyak RT yang sengaja membubuhkan tanda gtanagn persetujuan mendapatkan KJP meski siswa tersebut mampu. Padahal banyak siswa di sekitar yang layak mendapatkan KJP. "Ini yang harus diperbaiki," ucap dia.
ERWAN HERMAWAN
Topik terhangat:
Jokowi Vs BBM Subsidi | Profesor Nyabu | Ahok Dilantik Jadi Gubernur
Berita terpopuler lainnya:
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong
Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi
Jokowi: Jangan Tangkap Kapal Pencuri Ikan, tapi...
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
13 jam lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
17 jam lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
1 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
3 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
4 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
4 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru
5 hari lalu
Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
7 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
9 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca Selengkapnya