TEMPO.CO, Blitar - Politikus PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menjadi kandidat kuat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI. Ketika menjabat sebagai Wali Kota Blitar, Djarot dianggap sebagai satu-satunya kepala daerah dalam sejarah Pemerintah Kota Blitar yang dikenal dekat dengan rakyatnya.
Djarot dinilai mampu menembus berbagai lapisan masyarakat tanpa kehilangan kehormatan sebagai wali kota. Tak heran jika pedagang kecil di pasar hingga jajaran pegawai negeri di tingkat kelurahan mengenalnya dengan sangat baik dan dekat. (Baca: PDIP Setor Nama Wagub ke Ahok Pekan Ini)
Solichan Arif, warga Perumahan Bengawan Solo, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, mengisahkan sosok Djarot sebagai pemimpin yang egaliter. Saat pejabat pemerintah lain berlomba-lomba memperbarui mobil pribadi, Djarot justru menggunakan sepeda pancal dari rumah dinasnya ke kantor Wali Kota Blitar yang berjarak sekitar 1 kilometer. "Di sepanjang jalan, Djarot menyapa warga kota yang dilaluinya," kata Arif, Senin 1 Desember 2014. (Baca: Ahok Kepincut Djarot karena Bokek)
Sikap Djarot yang nonprotokol ini membuat para ajudannya kelabakan. Mereka turut mendampingi Djarot menggoes sepeda dari rumah Wali Kota menuju kantor dengan mengambil jarak di belakang. (Baca: Ahok Bisa Suruh Orang Ini Kerjakan Tugas Wagub)
Arif juga kerap menyaksikan Djarot mendadak muncul di kantor kelurahan untuk menginspeksi kinerja anak buahnya. Di loket pelayanan kantor kelurahan, Djarot selalu menyempatkan mengobrol dengan warga yang tengah mengurus kelengkapan administrasi. (Baca juga: Wali Kota Blitar: Djarot, Calon Wagub DKI, Pembual)
Kedekatan Djarot dengan masyarakat dibenarkan Aminudin Fahrudin, aktivis LSM Solidaritas Masyarakat Pedesaan (Sitas Desa) Kota Blitar. Aminudin mengatakan Djarot mampu mengubah perilaku birokrasi menjadi pelayan masyarakat. Sikapnya yang tanpa jarak dengan masyarakat memberi contoh konkret bagi aparatur di bawahnya untuk mengikuti. "Pak Djarot benar-benar mengubah wajah birokrasi Blitar," katanya.
Menurut catatan lembaganya, Djarot memiliki segudang ide dan kebijakan yang prorakyat saat memimpin Kota Blitar. Salah satu yang paling dikenal dan diteruskan kepala daerah saat ini adalah larangan pendirian mal di seluruh wilayah Kota Blitar.
Larangan ini untuk melindungi pedagang kaki lima yang notabene adalah masyarakat Kota Blitar. Karena itu, meski kawasan Blitar tak terlalu gemerlap oleh mal, kemeriahan pedagang kecil muncul di sana-sini.
Pada akhir masa pemerintahannya, Djarot juga meninggalkan proyek besar yang menjadi penyambung nyawa para pedagang, yakni Pasar Legi. Pasar tradisional yang dibangun secara modern dan bertingkat ini menggantikan pasar sebelumnya yang kumuh di samping rel kereta. "Dia juga merintis terwujudnya sekolah gratis di Kota Blitar," kata Aminudin.
