TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 17 tiang penyangga lantai dua sebuah bangunan rumah mewah yang baru didirikan di Jalan Imam Bonjol Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/6) dirobohkan secara paksa oleh Petugas Suku Dinas Penataan dan pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Pusat. Tiang-tiang yang robohkan itu digunakan untuk penyangga beton cor. Sementara bangunan lantai satu masih berupa fondasi. Menurut Kasudin P2B Jakarta Pusat Utun Ahadiat, bangunan seluas 300 meter persegi, yang berdiri di atas tanah 800 meter persegi itu tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Untuk membongkar, pihaknya menurunkan 50 orang petugas, yang jaga oleh beberapa orang anggota Polisi Sektor Menteng, Jakarta Pusat. Saat proses pembongkaran tengah dilakukan, PT Arkon Pratama Cipta, selaku kontraktor bangunan yang di, mencoba menghalang-halanginya. "Tolong pak, jangan main bongkar saja dong. Perijinan bangunan ini tengah diurus ke instansi terkait," kata Jerry, yang mengaku sebagai penaggungjawab pembangunan rumah mewah itu. Puluhan orang yang sedang menarik tiang-tiang itupun menghentikan sejenak aktivitasnya. Namun Utun tidak bergeming. Dia malah memerintahkan anak buahnya untuk meneruskan aksi pembongkaran itu. "Kalau memang sedang diurus perijinannya, silahkan saja. Tapi bangunan ini telah berdiri tanpa IMB. Jadi, harus dibongkar. Lagi pula, kalau sedang diurus, setidaknya ada berkas masuk. Tapi kenyataannya tidak ada," katanya di lokasi pembongkaran. Selain itu, tambah Utun, bangunan itu merupakan salah satu kawasan pemugaran golongan C. "Sesuai ketentuan yang berlaku, bangunan termasuk dalam kawasan pemugaran klasifikasi C, memang boleh direhab total. Namun sebelumnya harus mengurus perijinan ke Pemda DKI. Kenyataannya bangunan yang sudah berdiri dua lantai ini, tidak ada ijinnya," ujarnya. Untun mengaku sudah memberikan berbagai surat peringatan kepada pemilik bangunan, diantaranya dengan melayangkan surat perintah penghentian pelaksanaan pekerjaan pembangunan (SP4) Nomor 350/SP-4/P/2005, pada 15 Juni 2005. Kemudian disusul dengan penerbitan surat segel Nomor 357/350/1.785, tanggal 16 Juni, dan terakhir surat perintah bongkar (SPB) Nomor 361/350/1.785, pada 17 Juni lalu. "Seharusnya sehari setelah, pemilik membongkar sendiri bangunannya," katanya. Dan proses pembongkaran tetap dilakukan hingga selesai. raden rachmadi