Sebuah alat berat bor untuk pembangunan proyek Jakarta Monorail di Kuningan, Jakarta, (15/10). Moda transportasi masal berbasis rel monorail akan dilanjutkan kembali pembangunannya pada Rabu (16/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Sanusi menyarankan pemerintah DKI membatalkan kerja sama proyek pembangunan monorel dengan PT Jakarta Monorail. Alasannya, hingga tenggat waktu yang ditetapkan yakni September 2014, perusahaan itu belum bisa melakukan perbaikan yang diminta pemerintah.
"Batalkan saja. Mereka belum bisa memenuhi syarat yang diminta," kata Sanusi, Sabtu, 10 Januari 2015. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menyurati PT Jakarta Monorail untuk menyampaikan sikap pemerintah DKI terhadap kelangsungan proyek tersebut. (Baca: Ahok Tolak Usulan Kedua PT Jakarta Monorail)
Sanusi menjelaskan, PT Jakarta Monorail tak memenuhi persyaratan yang diminta Pemerintah Provinsi, yakni menunjukkan bank garansi senilai 5 persen dari total anggaran. Padahal nilai tersebut, kata dia, merupakan jaminan bahwa perusahaan mampu menyelesaikan pembangunan moda transportasi massal itu. Ia menambahkan, perusahaan juga seharusnya mampu menyertakan 30 persen dari modal mereka dalam bentuk fresh money.
Semua persyaratan tersebut, ujar Sanusi, bersifat wajib guna memastikan proyek tak berhenti di tengah jalan karena perusahaan kehabisan modal. Sebab, proyek tersebut dibangun dengan mengandalkan perusahaan swasta sepenuhnya dan tanpa bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. (Baca:Ahok: Perjanjian Monorel Tak Kelar 3 Bulan, Putus! )
Itu artinya, Sanusi melanjutkan, pemerintah DKI mempertaruhkan kelangsungan proyek tersebut pada PT Jakarta Monorail. Pemerintah akan dicap telah membohongi masyarakat jika proyek tersebut mangkrak. "Risikonya besar, pemerintah DKI akan menjadi sasaran kemarahan warga," katanya.
Sanusi mengatakan opsi selain membatalkan proyek itu yakni melanjutkannya dengan menggunakan APBD sebagai sumber dana. Pemerintah DKI, kata dia, bisa mengutus salah satu badan usaha miliknya dan bekerja sama dengan kontraktor swasta. Selain itu, pemerintah DKI juga bisa mengajukan permohonan pinjaman lunak kepada negara lain, seperti mekanisme yang ditempuh PT Mass Rapid Transit Jakarta. "Lebih terjamin," ujar Sanusi. (Baca:Ahok: Banyak yang Disembunyikan Jakarta Monorail)
