TEMPO.CO,Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak menambah sambungan listrik di permukiman ilegal di Ibu Kota. Alasannya, sambungan listrik resmi itu menimbulkan kesan permukiman tersebut diizinkan pemerintah. "Akibatnya, semakin sulit membenahi permukiman kumuh," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 19 Januari 2015.
Ahok menuturkan PLN bakal mendapat tugas berat dalam kaitan dengan perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta jika sambungan ke pemukiman ilegal tidak diputus. Perusahaan pelat merah tersebut harus mampu menyediakan tambahan kapasitas jaringan listrik berdaya 3.000 megawatt. Penambahan itu bertujuan menjamin ketersediaan listrik bagi apartemen-apartemen dan sarana olahraga yang digunakan dalam kompetisi olahraga terbesar se-Asia itu.
Menurut Ahok, akan ada banyak apartemen dan superblok yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan akomodasi para peserta Asian Games. Sedangkan penyediaan sambungan listrik di permukiman liar akan mengganggu pasokan yang semestinya dialokasikan bagi hunian tersebut.
Ahok mengatakan sambungan yang telanjur dipasang harus dibenahi secara bertahap. Ia meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah mempercepat pembangunan rumah susun sederhana sewa sebagai tempat relokasi warga permukiman ilegal. "Kasihan juga kalau langsung diputus mendadak. Aktivitas mereka bisa terhenti," ujar Ahok.
