Plt Gubenur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama meninjau kawasan perumahan padat penduduk di pinggiran kali ciliwung di kebon baru, Tebet, 18 November 2014. Kunjungan Ahok tersebut untuk melihat kesiapan dalam menghadapi musim hujan dan bencana banjir. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan perbaikan pompa, pembersihan saluran air, dan pengerukan sungai belum sepenuhnya mengusir banjir dari Ibu Kota pada tahun ini.
Penyebabnya, ketiga jenis pekerjaan tersebut terhambat oleh lahan yang masih diduduki warga secara ilegal. "Masih ada rumah permanen yang berdiri di atas sungai," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Banjir, Perjalanan KRL Sempat Terganggu)
Ahok menjelaskan bahwa bangunan liar permanen itu ada di sepanjang saluran pintu air Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di sini, pompa dengan kapasitas lebih besar sudah terpasang. (Baca: 5 Tip Berkendara Saat Hujan)
Namun hasilnya belum maksimal karena pengerjaan saluran tembus aliran air terhenti. Sebanyak 980 rumah permanen berdiri di saluran air sepanjang 2,8 kilometer. Akibatnya, kata Ahok, kawasan Gunung Sahari kini tergenang air setelah diguyur hujan semalaman. Hal yang sama juga terjadi di daerah sekitar Kali Sentiong, Jakarta Pusat. (Baca: Bogor Bakal Hujan Empat Hari Penuh, Ciliwung Siaga)
Ahok berujar, penanganan banjir bukan perkara mudah. Alasannya, mengatasi banjir berarti harus merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Namun, di sisi lain, membersihkan kawasan itu kerap dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan tempat tinggal orang. Ahok kerap menerima gugatan tersebut dari warga. (Baca: Waspadai 7 Penyakit Ini Selama Musim Hujan)
Sebaliknya, Ahok bertutur, membiarkan warga tadi tinggal di lahan ilegal berarti mengorbankan warga lain terkena banjir selama bertahun-tahun. Dari kebanyakan kasus, Ahok mengatakan, warga yang terdampak banjir karena permukiman liar lebih banyak ketimbang jumlah warga yang seharusnya direlokasi. "Jadi hak asasi manusia mana yang saya langgar? HAMburger?" ujar Ahok. (Baca: Jakarta Utara Buat Pengungsi Banjir Rp 2 Miliar)
