Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), menjajal bus tingkat baru disaksikan ketua Yayasan Tahir Foundation, Dato Sri Dr Tahir, di silang Monas, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi dan juga Anggota Rancang Bangunan Armada Transportasi Hartono Gani mengatakan solusi yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan untuk bus hibah untuk DKI Jakarta ngawur. Menurut dia solusi menambahkan satu axle atau as roda di belakang (ban tunggal atau ban ganda) pada bus bukan usul yang tepat.
Menurut Gani, secara spesifikasi bus yang dibuat Mercedes tidak ada yang salah, kendaraan ini masih bisa dioperasikan. "Sebetulnya enggak ada yang harus diubah. Kendaraan secara spesifikasi sudah benar," kata Gani pada Tempo, Jumat malam 6 Februari 2015.
Gani melanjutkan, alasan mengapa bobot bus Mercedes tersebut bisa lebih ringan karena bagian lapisan body bus menggunakan bahan alumunium. "Alumunium itu bahannya sepertiga lebih ringan dari besi," kata Gani.
Selain menyoroti soal tidak ada kesalahan dalam bentuk fisik bus, Gani menyebutkan jika peraturan pemerintah terkait transportasi selama ini tidak ada improvisasi. Menurut dia, seharusnya pemerintah melihat kemajuan teknologi yang ada. "Ini peraturannya juga enggak berubah-berubah. Itulah mengapa Ahok marah-marah. Bus Cina aja yang asal-asalan bisa diizinkan, masa ini enggak," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerima hibah lima buah bus dari pihak Tahir Foundation dalam rangka membantu Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Namun, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin operasi karena masih ragu terhadap keamanan dan keselamatan bus dan juga alasan belum memenuhi kriteria sesuai PP Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.
Aturan tersebut menyebutkan bus tingkat harus dirancang dengan jumlah berat beroperasi (JBB) paling sedikit 21.000 kilogram (21 ton) hingga 24.000 kilogram (24 ton). Sedangkan bus tingkat itu hanya memiliki JBB sebesar 18.000 kilogram atau setara dengan 18 ton. Penyempurnaan terhadap kelima bus tersebut harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang kendaraan kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Kemarin, Kemenhub mengadakan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta dan juga beberapa unsur terkait pengadaan bus hibah dari Tahir Foundation menghasilkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemprov DKI Jakarta, Mercedes Benz, karoseri (PT Nusantara Gemilang), Taher Foundation, Asosiasi Karoseri Indonesia dengan Kementerian Perhubungan sebagai tuan rumah.
Solusi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah penambahan satu axle di belakang (ban tunggal atau ban ganda) pada bus. Menurut juru bicara Kementerian Perhubungan, Julius Adravida Barata, jika ditambah satu lazy axle dengan ban tunggal maka jumlah berat yang dibolehkan (JBB) untuk mobil bus tingkat menjadi 22 ton. "Dan jika ditambah 1 lazy axle dengan ban ganda maka JBB bus tingkat menjadi 24 ton," kata Barata dalam keterangan media, Jumat 6 Febrari 2015.
Pihak Tahir Foundation dalam pertemuan tersebut turut menyampaikan jika prosedur yang harus dipenuhi hingga bus dapat dioperasikan di jalan menjadi tanggung jawab Mercedes Benz. Pihak Pemprov DKI awalnya berencana mengoperasikan transportasi gratis bagi para penumpang yang memarkirkan sepeda motornya di kawasan Jalan Thamrin dan Jalan Merdeka Barat, sebagai area bebas motor.
